LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 13 July
2787

Tags

LAMPUNG POST | Rasionalitas Pemindahan Ibu Kota
Ibu Kota Jakarta. cdns.klimg.com

Rasionalitas Pemindahan Ibu Kota

WACANA pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia kembali menguat akhir-akhir ini. Menguatnya (kembali) wacana tersebut terkait dengan perintah Presiden Jokowi agar ada upaya memperkuat ekonomi di luar Pulau Jawa karena 58% produk domestik bruto Indonesia selama ini terpusat di Jakarta.
Bappenas dan Kementerian PUPR bergerak cepat; kajian dilakukan dan tiga lokasi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Tengah akan dipilih sebagai lokasi pemindahan ibu kota RI tersebut (Lampost, 6/7/2017). Harapannya, 2018 mendatang wacana pemindahan ibu kota ini menjadi nyata.
Sebenarnya pada 2010 lalu wacana pemindahan ibu kota juga sudah nyaring berbunyi sebagai salah satu skenario mengatasi menumpuknya masalah di Jakarta, selain dengan membenahi Jakarta, memindahkan hanya pusat pemerintahan, atau membangun wilayah baru bagi ibu kota. Empat lokasi digadang-gadang menjadi lokasi alternatif yakni Lebak (Banten), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Jonggol (Bogor), dan kawasan timur Lampung. Namun, seiring menuju tahun pemilu, seiring pergantian kekuasaan, rencana itu terhenti. Pertanyaannya? Apakah wacana pemindahan ibu kota RI saat ini kembali hanya menjadi wacana? Saya berharap jangan.

Rasionalitas Teoretis

Dalam konteks teoritis dan empiris, saya beranggapan bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia saat ini benar-benar sebuah kebutuhan. Secara makroekonomi perlunya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan ekonomi baru ke luar Pulau Jawa sejak awal Indonesia merdeka sudah tak terbantahkan. Kemampuan Jakarta dalam mengemban fungsi sebagai ibu kota juga tidak bisa diharapkan maksimal akibat berbagai problem perkotaan yang dihadapi. Ketidakterpaduan kawasan perkantoran pemerintahan dan rendahnya aksesibilitas juga menjadikan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan tidak menemukan fungsi idealnya.
Padahal, menurut Sadyohutomo (2009:123), lokasi perkantoran pada kawasan terpadu akan berpengaruh terhadap tingkat kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan umum sebagai tolak ukur pemerintahan yang baik. Tingkat kemudahan untuk mencapai pusat pelayanan tersebut disebut dengan tingkat aksesibilitas yang mencakup pengertian fisik, ekonomi, sosial budaya, maupun politis.
Karena itu, untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kebijakan pemindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih kondusif, terpadu, dan memungkinkan pemerintah untuk membangun pusat perkotaan yang terencana dengan baik dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan teknologi penunjang merupakan salah satu solusi. Pilihan kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan juga sangat rasional dilakukan dengan asumsi permasalahan perkotaan ke depan yang akan semakin meningkat (Firman, 2011:vi-x).
Kedua pendapat ini menawarkan bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah ketiga setelah pemindahan kantor pemerintahan, pusat pemerintahan, baru kemudian pemindahan ibu kota. Memang, pemindahan ibu kota menjadi kompleks karena keberadaan ibu kota dapat dipandang dalam banyak perspektif, yakni ibu kota sebagai pusat kekuasaan pemerintah, ibu kota sebagai sebuah wilayah yang memiliki fungsi yang kompleks dan syarat akan historis, serta ibu kota dipandang sebagai sebuah simbol pusat wilayah, historis, dan lingkungan wilayah.
Dalam kaitan dengan konsep reinventing government, kebijakan pemindahkan ibu kota juga merupakan salah satu upaya antisipasi pemerintah untuk membantu mengurangi tekanan sebelum tekanan (masalah perkotaan di ibu kota saat ini) semakin besar dan kritis di kemudian hari. Ini sejalan dengan konsep anticipatory government atau pemerintahan antisipatif dari Osborne dan Gaebler (1996:7). Pemerintah yang antisipatif akan berupaya melakukan pencegahan daripada melakukan perbaikan terhadap asumsi-asumsi permasalahan yang akan dihadapi di masa depan karena biaya pencegahan akan jauh lebih murah dibanding memperbaiki setelah masalah tersebut benar-benar terjadi.

Rasionalitas Empiris

Secara empiris, kebijakan pemindahan pusat pemerintahan (negara) sebenarnya bukan fenomena baru dalam perencanaan perkotaan di dunia. Pemerintah Myanmar, misalnya, pada tahun 2005 memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Yangon ke Naypyitaw, sebuah kota yang berjarak 240 mil utara Kota Yangon.
Malaysia juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke wilayah Putrajaya yang terletak 25 km dari Kuala Lumpur. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi tekanan perkotaan di Kuala Lumpur dan seiring dengan kebutuhan ruang perkantoran pemerintahan yang meningkat. Kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur menuju Putrajaya telah dimulai sejak 1993 dan mulai dibangun pada tahun 1996, serta pada tahun 2012 sebagian besar kantor-kantor pemerintahan Malaysia telah menempati Putrajaya.
Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2005 dengan memindahkan kantor-kantor pemerintahan dari Seoul menuju Yeongi Gongju sebagai upaya untuk menyeimbangkan desentralisasi dan pembangunan nasional.
Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa dalam perspektif kota masa depan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan atau pemindahan ibu kota, baik dengan membangun sebuah kota baru ataupun mendorong sebuah kota yang telah ada untuk ditingkatkan fungsinya adalah sebuah keniscayaan.
Pada masa depan, ketidakseimbangan perkembangan penduduk kota dengan ketersediaan perumahan, prasarana utilitas umum, dan fasilitas pelayanan pasti akan semakin tinggi. Kekurangan lahan akan menjadi masalah pokok dalam perkembangan kota tersebut sehingga pemerintah kemudian dihadapkan pada pilihan untuk tetap berada di kota saat ini dengan risiko yang dihadapi atau pilihan untuk dapat mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berupa kota baru pada wilayah baru maupun wilayah yang telah ada untuk menahan perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi) yang semakin besar.
Atas kedua rasionalitas di atas, apabila wacana pemindahan ibu kota RI kembali hanya menjadi wacana benarlah bahwa ternyata kebijakan di Indonesia benar-benar lebih didominasi oleh persepsi kepentingan individual (penguasa). Dan, ikhtiar keluar dari bayang-bayang Jakarta kembali kehilangan momentumnya.

BAGIKAN


REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv