BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung pekan ini akan menggelar rapat bersama DPRD Kota Bandar Lampung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan.
Plt Kadisnaker Bandar Lampung Pola Pardede, melalui Kabid Ketenagakerjaan M Kabul, mengatakan pihaknya baru menyerahkan draf raperda kepada DPRD Kota Bandar Lampung. "Iya, semestinya sekarang sudah masuk pembahasan, tapi karena kebentur pembahasan anggaran (APBD 2018), jadi ditunda dulu. Mudah-mudahan minggu ini di hari Rabu dibahas lagi," kata Kabul saat dihubungi, Minggu (5/11/2017).
Ia juga mengatakan Raperda Ketenagakerjaan tersebut telah dilakukan pengecekan supaya tidak bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. "Sudah kami lakukan pengecekan. Raperda ini sifatnya mengatur teknis. Rata-rata aturan yang lebih tinggi sudah diatur undang-undang tenaga kerja dan permenaker," ujarnya.
Ia mengatakan aturan yang menegaskan penerapan upah minimum kota (UMK) bagi karyawan harus diikuti seluruh perusahaan di Bandar Lampung. "Justru daerah menunggu ini. Seperti di Banten aturan ini berjalan lancar. Apalagi, Bandar Lampung merupakan kota jasa dan perdagangan. Soal penerapan UMK ini juga sudah dibahas mendalam sebelumnya dengan Apindo dan kelompok pengusaha," ujar dia.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah memberikan hasil rapat penentuan UMK di 2018 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yaitu Rp2.263.390,87 atau naik sebesar 10,17% dari tahun sebelumnya yaitu Rp2.054.365,32. 

loading...

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR