KOTA AGUNG (Lampost.co)--Rancangan APBD Tanggamus 2018 berhasil disahkan dengan catatan pandangan fraksi. Catatan tersebut berkenaan dengan penganggaran honorarium nonPNS daerah/TKS sebesar Rp61,7 miliar bagi 5.428 orang, Selasa (5/12/2017).

Sebelum dilakukan penandatanganan dokumen APBD tanggamus 2018, 8 fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya terhadap rancangan APBD.  3 fraksi,  diantaranya PAN,  Demokrat dan PDIP secara tegas menyatakan bahwa penerima honorer TKS dikembalikan kepada advis provinsi yakni sebanyak 4.830. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah tidak memberikan alasan untuk penambahan jumlah TKS,  baik berupa analisis beban Kerj atau analisis kebutuhan. 



Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, secara umum struktur APBD Tanggamus TA 2018 disetujui oleh DPRD. Namun khusus untuk penganggaran honorarium/insentif tenaga NonPNSD, terkait jumlah tenaga dan besarnya anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam Rancangan Perda APBD 2018 belum semua fraksi menyetujui.  

"Oleh sebab itu sikap dan pendapat fraksi tersebut dituangkan dalam rapat paripurna dan dilampirkan sebagai catatan. Hal ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen paripurna persetujuan atas ranperda APBD 2018," katanya.
Sementara Plt.  Bupati Tanggamus Samsul Hadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam proses penyusunan APBD tanggamus 2018. Sedangkan mengenai dokumen analisis beban kerja atau kebutuhan yang diminta akan dipenuhi di 2018.

"Kami berterima kasih RAPBD tanggamus bisa diterima dan disahkan walau ada beberapa catatan. Karena ini penganggarannya di 2018 maka analisis itu akan dikejar pada tahun depan," ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR