BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Lampung dibuka Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kamis, (21/3/2019) di Bukit Randu Bandar Lampung.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup.dan Kehutanan (KLHK) melalui UPT BBTNBBS, BTNWK, BKSDA, BPDASHL WSS, BPHP, BPKH, BPTH, BPSKL, BP2HLHK, BPPI, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD KPH, OPD Provinsi Lampung, Perguruan Tinggi, Swasta Kehutanan, Organisasi Profesi.



"Rakorenbanghut 2019 bertema "Menuju Pembangunan Kehutanan yang Berkelanjutan" menjadi penting karena transisi RPJMD 2014-2019 dan 2020-2025, juga RPJMN. Oleh karena Rakorenbanghutda strategis guna sinkronisasi perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri.

Dalam Rakorenbanghut disampaikan paparan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Sumberdaya Alam (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Tahun 2020 oleh Bappeda Provinsi Lampung, dan Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung 2020-2025 Rakyat Lampung Berjaya, yang dijabarkan dalam enam misi. Ada dua misi yang terkait kehutanan terdapat pada misi lima, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Misi keenam, mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

"Sedangkan isu strategis kehutanan meliputi empat hal yaitu pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial, pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, pengelolaan das dan rehabilitasi lahan kritis, dan tindak pidana kehutanan (ilegal logging sonokeling)," ujar Syaiful Bachri.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR