KONTESTASI Pemilihan Gubernur Lampung yang sudah menyelesaikan tahapan penetapan pemenang masih menyisakan drama dan kebutuhan akan penjelasan-penjelasan pasca-kekalahan gubernur petahana Lampung.

Dalam Pilgub Lampung ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung secara resmi menghitung hasil perolehan suara dengan hasil nomor urut 3 pasangan Arinal-Nunik memperoleh suara tertinggi dengan mendapatkan 1.548.506 suara.



Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Herman HN-Sutono berada di posisi kedua dengan mendapatkan 1.054.646 suara, pasangan petahana Ridho-Bachtiar dengan nomor urut 1 memperoleh 1.043.666 suara, kemudian nomor urut 4 pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli meraih 452.454 suara.

Pemilihan Gubernur Lampung kemudian menyisakan pekerjaan rumah akan penegakan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub Lampung. Pelanggaran yang paling banyak disorot dalam hal ini adalah pelanggaran pilkada yang berkaitan dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu kepada warga dalam rangka memenangkan calon-calon tertentu. Ragam wajah pelanggaran lain juga banyak terjadi, misalnya mobilisasi ASN untuk kemenangan calon tertentu juga.

Karena ragam wajah yang berbeda inilah, penanganan pelanggaran Pilgub Lampung menggunakan jalur yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita lihat misalnya dengan adanya sidang pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Bawaslu provinsi dan sidang tindak pidana di pengadilan umum melalui mekanisme Sentra (Penegakan Hukum Terpadu) Gakkumdu. Keduanya merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang, tetapi ditangani dengan proses yang berbeda.

4 Wajah Pelanggaran

Dalam konteks hukum, ragam wajah pelanggaran pilkada dapat dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Setiap jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda.

Wajah pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subjek pelanggarnya adalah para penyelenggara baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Wajah kedua adalah pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Wajah ketiga adalah sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Wajah keempat adalah tindak pidana pemilih yang merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan, misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, dan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.  

Rel Penanganan Berbeda

Ragam wajah yang telah dikemukakan itu menentukan rel penanganan yang seperti apa yang harus dilaksanakan penyelenggara pilgub, khususnya Bawaslu, sebagai penyelenggara pilgub yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan pilgub. 

Hal ini terlihat dalam pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang melalui pemberian uang untuk memengaruhi pemilih. Politik uang bisa masuk tiga wajah utama, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilihan.

Jika melibatkan penyelenggara, bisa ditangani melalui jalur pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran administrasi. Jika melibatkan calon dan/atau tim kampanye, akan ditangani melalui jalur pelanggaran administrasi dan/atau tindak pidana pemilihan. Jika pemberian uang yang sesuai unsur tindak pidana, akan melalui jalur pengadilan umum melalui Sentra Gakkumdu.

Oleh karena itu, di Pilgub Lampung tahun 2018 terdapat dua jalur rel penanganan yang diambil oleh Bawaslu provinsi. Pertama, pelanggaran administrasi melalui mekanisme sidang penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur sesuai dengan UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu No. 13 Tahun 2017. Kedua adalah penanganan tindak pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu sesuai dengan UU Pilkada yang sampai saat ini memasuki tahap final di pengadilan umum.

Bawaslu provinsi mempunyai kewenangan yang lebih mandiri dalam hal penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Sebab, Bawaslu provinsi tidak perlu menunggu dan mendapat persetujuan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.

Hal ini bisa kita lihat bagaimana proses penanganan ini dilakukan secara mandiri melalui proses cepat tidak lebih dari 14 hari. Namun, pembuktian TSM sulit karena sidang harus membuktikan rantai komando, rencana dan strategi, serta dampak yang meluas dari pemberian uang oleh calon tertentu.

Penulis pernah membahas secara khusus mengenai pembuktian TSM yang akan menyulitkan Bawaslu provinsi terlebih karena Bawaslu provinsi harus menimbang keadilan pemilu yang sangat berat yaitu membatalkan salah satu pasangan calon yang berarti juga menganulir suara rakyat yang sudah memilih.

Rel kedua dalam penanganan pelanggaran pidana pilgub adalah melalui pengadilan, tetapi setelah terlebih dulu disaring dalam mekanisme yang bernama Gakkumdu. Pengalaman penulis dalam memberikan keterangan ahli menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan mempunyai peranan penting dalam menentukan apakah tindak pidana pemilihan dapat diproses ke tahap penuntutan sampai putusan pengadilan.

Rel kedua ini Bawaslu provinsi sebenarnya bukan menjadi aktor utama sehingga untuk rel kedua ini kita akan lebih banyak berharap pada keseriusan kepolisian dan kejaksaan. Beragam wajah pelanggaran tersebut tentunya harus kita pahami bersama untuk menilai proses pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Pilgub Lampung tahun 2018.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR