KRUI (Lampost.co) -- Beberapa peratin di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) saat ini menjadi bahan pergunjingan warganya. Pasalnya, kinerja peratin yang dinilai tidak transparan dan asal-asalan menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) serta dugaan pungli sertifikat prona.

"Kinerja para oknum peratin yang ada di Pesisir Selatan sangat kami sesalkan, sebab kurang terbuka dengan penggunaan dana desa. Bahkan ada dugaan beberapa bangunan rabat beton tidak sesuai spesifikasi," ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, Selasa (22/5/2018).



Menurutnya, pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 itu hanya sekedar penyerapan anggaran saja, pasalnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, bahkan tidak diperuntukkan untuk pekon penerima DD tersebut.

"Pembangunan rabat beton di Pekon Tulungbamban misalnya, pembangunan tersebut membangun di luar wilayah pekonnya dengan alasan hasil kesepakatan. Sedangkan untuk Pekon Pelitjaya yang juga membangun rabat beton tidak menggunakan batu pecah ukuran 1-2 cm (split) dengan alasan lokasi terlalu jauh dan tidak bisa di jangkau oleh kendaraan," ujarya.

Masyarakat Pesisir Selatan berharap agar penggunaan DD di Pesisir Selatan dapat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kedepan anggaran DD tidak digunakan asal-asalan.

Menyikapi buruknya kinerja beberepa oknum peratin di Kecamatan Pesisir Selatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Pesisir Barat Agustiawan berharap agar aparat penegak hukum menindak tegas peratin yang berkinerja buruk.

"Saya sangat heran dengan kinerja aparat penegak hukum di Pesisir Barat. Sebab sejak dana desa bergulir tak satupun peratinnya bermasalah. Memang peratin dan aparat pekonnya jujur semua atau aparat penegak hukumnya tidak tegas. Padahal di lapangan ada dugaan pembangunan yang menggunakan uang negara itu hanya asal-asalan,"ujarnya.  

 

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR