SALAH satu tindak korupsi yang jarang disentuh adalah yang berasal dari sumber penerimaan. Sudah banyak para pejabat publik maupun swasta yang terjerat dalam kasus korupsi penggunaan atau pengeluaran uang negara/daerah.

Namun, baru sebagian kecil yang terjerat dari korupsi penerimaan daerah. Hal itu karena mengusut kasus korupsi dari sumber penerimaan daerah cenderung lebih sulit dibanding dengan pengeluaran. Kalau sektor pengeluaran sudah jelas nominal anggaran yang akan dikeluarkan.



Tetapi kalau dari pos penerimaan lebih berkaitan dengan target pemasukan daerah. Bukan mustahil ada transaksi gelap antara oknum aparat dan wajib pajak sehingga target pemasukan hingga akhir tahun anggaran tidak tercapai.

Komisi Pemberantasan Korupsi sejak jauh-jauh hari sudah mencium tingginya potensi penyelewengan di sumber pemasukan anggaran publik. Karena itulah, KPK menggelar rapat koordinasi aksi optimalisasi penerimaan daerah di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Selasa (10/4).

Dalam uraiannya, Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK Adlin Syah Malik Nasution menyebutkan 16 sumber penerimaan daerah yang rawan dikorupsi, meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, dan bea cukai rokok.

Sementara di level kabupaten/kota terdapat 11 sumber pendapatan terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, dan sarang burung walet. Kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Seluruh sumber penerimaan tersebut memiliki potensi korupsi yang sama, jika basis data di perangkat daerah tidak disiplin. Dengan demikian, pengawasan KPK berbentuk dorongan kepada daerah untuk segera membuat peraturan daerah, memperbaiki basis data, serta mendorong pengoptimalan penagihan.

Agenda KPK di Lampung tersebut layak mendapat apresiasi yang baik dari semua pihak mengingat selama ini KPK lebih sering disebut dalam fungsi penindakan. Padahal KPK juga memiliki fungsi pencegahan dengan tujuan menghindari terjadinya kebocoran uang negara.

Parlemen pun merekomendasikan KPK memperkuat fungsi pencegahan untuk memupus tindak korupsi di Indonesia sejak dari hulu. Kewenangan pencegahan sebenarnya cukup luas, di antaranya koordinasi, supervisi, upaya penyelidikan, sampai monitoring pencegahan. Apabila fungsi pencegahan berjalan dengan baik, tidak perlu ada lagi pejabat publik yang terkena operasi tangkap tangan, kecuali pejabat tersebut memang berwatak pencuri. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR