DI tengah upaya keras pemerintah dan petani dalam mewujudkan kemandirian pangan, berita beredarnya pupuk palsu bak petir yang menggelegar di siang bolong. Kejadian ini sangat memilukan karena makin memperburuk kondisi petani.

Faktanya, petani kita kerap ditimpa kemalangan, mulai dari harga panen yang tiba-tiba anjlok serta pasokan bibit dan pupuk langka. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pupuk yang dibeli dan dipakai palsu. Inilah tragedi petani.



Terungkapnya sindikat pupuk palsu ini berkat kejelian Satuan Reskrim Polres Tulangbawang. Ada empat pelaku pengedar pupuk palsu serta satu ton lebih barang bukti. Pelaku merupakan warga asal Bojonegoro yang tinggal sementara di Kabupaten Lampung Tengah.

Para pengedar ditangkap di Jalan Lintas Rawajitu, Penawartama, saat hendak mengedarkan pupuk palsu ke sejumlah pengecer dan petani. Terungkap aktivitas curang ini sudah berlaku setahun terakhir dan 40 ton lebih pupuk palsu terjual di Tulangbawang.

Pupuk palsu yang diedarkan sindikat di Tulangbawang berjenis NPK Mutiara untuk tanaman karet dan sawit. Petani setempat tertarik membeli lantaran harga yang ditawarkan antara Rp150 ribu dan Rp200 ribu per sak, lebih rendah dari pasar.

Peredaran pupuk palsu ini bukan pertama kali. Pada 2016 lalu ditemukan tiga kasus serupa di Lampung Utara dan Lampung Timur. Pada 2015, Polda Lampung pernah menyita sekitar 20 ribu ton pupuk palsu dari 50 gudang di sejumlah kabupaten/kota.

Munculnya kasus pupuk palsu yang sangat merugikan petani ini harus diputus sehingga tidak berulang. Jika pengedar pupuk palsu di Tulangbawang sudah beraktivitas selama satu tahun, sudah berapa ratus petani yang dirugikan.

Berulangnya kasus ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Seharusnya instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan lebih aktif melakukan pengawasan jalur distribusi pupuk hingga ke tingkat terbawah.

Tidaknya adanya pengawasan terhadap pupuk menjadi bukti bahwa tidak hadirnya negara bagi petani. Petani jangan hanya dijadikan objek politik saat pemilu dan pilkada. Mereka harus mendapat perhatian serius dengan melindungi dari oknum yang culas dengan menjual pupuk palsu.

Para pelaku harus dijerat pasal berlapis hingga memberi efek jera mulai dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, UU No.3/2014 tentang Perindustrian, dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan.

Hukuman maksimal sepatutnya diberikan sehingga kasus serupa tidak muncul kembali. Pupuk palsu jelas menjadi petaka bagi para petani yang sudah telanjur membeli. Petani sudah keluar modal besar, tanaman tidak subur atau bahkan malah rusak.


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR