MENGGALA (Lampost.co) -- Meski berkali-kali Presiden Joko Widodo menyatakan hapus pungli, namun sayang di beberapa pelayanan publik pada lingkungan pemerintah daerah masih terjadi pungutan liar.

Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang. Pungutan liar yang dilakukan adalah memasang tarif Rp350 ribu untuk pindah domisili.



Menurut BT. Situmeang warga Unit 2 Tulangbawang, ia diminta membayar dengan nilai tersebut baru bisa diurus proses pindah domisili dari Tulangbawang ke Jakarta. "Alasan petugas kantor itu, karena pindah provinsi, jadi kena segitu," ujarnya, Rabu (23/5/2018).

Ia mengungkapkan, jika berkas permohonan untuk pindah domisili sudah disampaikan ke Disdukcapil Tulangbawang pada satu bulan lalu. "Tapi belum di proses. Ternyata karena belum bayar uang Rp350 ribu. Tulisan itu langsung ditulis di map berkas saya oleh petugas. Bunyinya administrasi pindah provinsi Rp350.000," ujarnya.

Karena ia juga belum ada dana, permohonan untuk pindah ke Jakarta diurungkan. Akhirnya, ia mendapat informasi jika di kabupaten tetangga, pengurusan berkas kependudukan gratis.  "Jadi saya pindah ke sana lalu pindah ke Jakarta, semua gratis," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulangbawang, Pirhadi, melalui pesan singkatnya mengatakan jika pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. "Tidak ada biaya, kecuali yang bersangkutan minta tolong untuk transport, itu soal lain, gitu mas," jawabnya melalui pesan singkat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR