MEREKA berlari tunggang langgang saat serombongan pria berpakaian cokelat itu menghampirinya. Aktivitas “mengatur lalu lintas” berhenti seketika.

Sebelumnya, tidak hanya dua orang, lima pemuda itu menjadi pengatur lalu lintas di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, awal pekan lalu. U-turn yang menjadi pangkal macet menjadi lahan bisnis mereka. Sebenarnya, tidak menjadi masalah jika tugas mengurai macet itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa embel-embel mengeruk untung bahkan dengan cara kekerasan.



Polisi cepek atau pak ogah, begitu mereka biasa dipanggil. Keberadaan pak ogah memang menjadi pro-kontra. Warga yang akan berputar pada persimpangan akan merasa terbantu membukakan jalur dari kepadatan lalu lintas. Di sisi lain, keberadaan polisi cepek dianggap menjadi biang kemacetan karena mengatur lalu lintas tanpa dibekali pengetahuan peraturan lalu lintas. Aktivitas mereka terkadang membahayakan diri sendiri maupun pengendara.

Sebab, saat mereka mengatur lalu lintas tidak memperhatikan keselamatan diri. Parahnya, mereka mementingkan keuntungan pribadi dengan mengambil imbalan uang dari kendaraan yang diseberangkan. Mereka melakukan pungutan liar (pungli) bermodus mengatur laju kendaraan.

Pungli polisi cepek tidak hanya beroperasi di jalan protokol ataupun di di dalam kota. Mereka juga beraktivitas di jalur lintas yang banyak dilalui truk maupun bus. Bedanya mereka tidak mengurai kemacetan di persimpangan, mereka secara terang-terangan meminta uang.

Polisi cepek yang tidak hanya sekelompok warga dengan tingkat keberanian tinggi, namun juga terdapat oknum petugas penguasa jalan, baik oknum polisi maupun petugas Dinas Perhubungan.

Pungli sebenarnya telah dikeluhkan sopir truk langsung kepada Presiden Joko Widodo, Senin (8/5). Aksi pungli yang meresahkan sopir truk ialah pungli premanisme. Tidak hanya meminta sejumlah uang, pelaku pungli juga tidak segan mengancam keselamatan sopir truk.

Kini saatnya masyarakat khususnya sopir truk dan bus menanti realisasi janji Presiden Joko Widodo memberantas pelaku pungli. Selain itu, untuk menindak pelaku praktik pungli, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tim Saber Pungli telah memiliki legalitas untuk memberantas praktik pungli di Indonesia.

Wakapolri juga telah mengultimatum akan memecat oknum polisi yang melakukan pungli di jalanan. Tidak tanggung-tanggung, pimpinan kepolisian di daerah juga akan dimintai pertanggungjawaban jika gagal mengawasi bawahannya. Sopir juga diminta untuk merekam apabila ada oknum polisi yang memeras mereka. Hal itu sebagai bukti kongkret aktivitas pungli di jalanan.

Jadi, sebenarnya tunggu apa lagi. Fenomena sosial bermuatan negatif itu harus dimusnahkan dari bumi pertiwi. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dua hal utama yang harus dijamin pemerintah.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR