BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang terkena dampak rolling di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Lampung guna mempertanyakan kelanjutan dari surat rekomensasikan Komisi Aparatur Sipil Negara yang membatalkan proses mutasi disana.

Pasalnya, telah mengangkangi dua peraturan sekaligus dan tidak mengindahkan instruksi Kemendagri menunda pelaksanannya. Namun, lagi-lagi pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Plt tidak mengindahkannya. Bahkan melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Kemendagri selaku pemberi mandat.



"Kami datang kesini untuk mempertanyakan tindak lanjut dari surat rekomendasi KASN terkait hasil investigasi tim terpadu terhadap kebijakan Plt Bupati merolling jajarannya tanpa persetujuan Kemendagri. Ini telah menciderai NKRI sebagai negara berazaskan hukum. Selain itu, beredar kabar telah ada surat keputusan Kemendagri terkait rekomendasi KASN untuk membatalkan mutasi itu, "kata Hendri, salah seorang ASN yang terkena dampak rolling melalui sambungan ponselnya, Senin (16/4/2018).

Selain itu, lanjut dia, rombongannya datang ke kantor Pemprov Lampung untuk bersilahturahmi. "Jadi tindak lanjutnya seperti apa, karena pada saat kemarin di Kemendagri akan keluar keputusan dalam waktu beberapa hari setelah kami menghadap belum lama ini," tambahnya.

Ia mengatakan di lapangan yang terjadi tidak hanya sekali pemindahan tugas yang dilaksanakan pada jajaran Pemkab Lampura. Usai rolling 170 pejabat eselon III, IV dan II, Rabu (21/4/2018), kembali dilaksanakan kegiatan serupa secara tertutup. Hingga totalnya mencapai 225 ASN yang dirolling. Tidak hanya itu, bahkan gajipun telah dibayarkan sesuai SK serta akan menggelar proses lelang pekerjaan di Dinas PUPR.

"Kok bisa-bisanya demikian, padahal menerima gajipun kita masih dipermasalahkan. Karena prosesnya saja sudah tidak pernah, apalagi sampai menggelar itu," kata Gunaido, ASN lainnya.

Bahkan saat mengambi gaji, kata dia, pejabat baru harus membuat pernyataan siap mengembalikan uang yang diterima selain gaji diatas materai. Disana jelas tersirat, adanya pembatalan dari Kemendagri terkait rolling sesuai isi surat pembatalan Kemendagri yang dikirim, Selasa (20/3/2018) dan Rabu (21/3/2018).

"Apabila sampai itu dikabulkan, maka para pejabat baru ini diharuskan mengembalikan kerugian negara akibat pristiwa tersebut. Tapi anehnya mereka (pihak Pemkab Lampura) tetap kekeh dengan pendiriannya, bahkan diantara kami sampai ada yang dipindah dua kali. Ada ini semua," tambah Sahbudin ASN lainnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR