KALIANDA (Lampost.co)--Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban tsunami hingga kini belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, lahan untuk pembangunan huntap masih terus dicari oleh Pemkab Lampung Selatan. 

"Masih dicari lahannya di wilayah Kecamatan Rajabasa dan prosesnya cukup panjang. Sebab, perlu konsultasi dari berbagai pihak, seperti BPN dan tim appraisal," ujar Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Lampung Selatan Prianto Putro, belum lama ini. 



Disinggung mengenai Pulausebesi, Prianto Putro mengatakan Pulausebesi merupakan daerah khusus, dengan di lokasi tersebut tidak boleh membangun atau mendirikan hunian tetap saat ini, sebelum negara membayar kepada pemilik Pulausebesi. Sebab, daerah tersebut sebelumnya disengketakan. 

"Jadi, negara harus membayar lebih dahulu kepada pemilik Pulausebesi sebagaimana keputusan pengadilan," katanya. 

Di lain pihak, salah satu anggota tim dari Desa Tejang, Pulausebesi, Diaz Muhammad Ramadhan, mengatakan dia bersama dengan penjabat kades setempat Sugeng, tokoh masyarakat Syamsiar, Muchtar, Halimi, dan Busiri telah melakukan pertemuan dengan staf presiden RI di Kantor Staf Presiden RI (KSP) pada 14 Januari 2019.

Lalu, jelas Diaz, KSP akan mengadakan mediasi dengan secara serentak memanggil seluruh pihak terkait mulai dari Kementerian Agraria, Setneg, Pemprov, Kanwil BPN, Pemda, BPN Lamsel, Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Negeri Kalianda, DPRD, dan Polres Lamsel serta para ahli waris. 

"Mediasi tersebut akan dilakukan terkait penyelesaian Pulausebesi, demi memuluskan rencana relokasi agar warga yang tinggal direlokasi mendapat kepastian hukum dan tidak diganggu oleh oknum-oknum yang mengaku memiliki pulau tersebut tanpa dasar. Untuk jadwal pertemuanya belum tahu persisnya," kata Diaz.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR