BANDAR LAMPUNg (lampost.co) -- Pemprov Lampung mengusulkan kepada DPRD belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 mencapai Rp7,2 triliun. Jumlah itu meningkat Rp400 miliar dibandingkan APBD sebelumnya yang Rp6,8 triliun.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menjelaskan pada 2018 total belanja daerah direncanakan Rp7,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja tidak langsung Rp4,543 triliun dan belanja langsung Rp2,684 triliun.
Sementara itu, rancangan pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,62 triliun. Angka itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,68 triliun, dana perimbangan Rp3,9 triliun, dan pendapatan lainnya Rp33,2 miliar. Proyeksi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan APBD 2017 yang menargetkan pendapatan Rp6,7 triliun.
"Menyimak besaran APBD itu, artinya terdapat defisit anggaran Rp604 miliar. Namun, kekurangan itu akan diimbangi dengan pembiayaan daerah," kata Bachtiar dalam sidang paripurna DPRD Lampung tentang kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (13/11/2017).
Menurut dia, di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, kebijakan dari sisi belanja daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memelihara dan mendorong kemajuan taraf hidup sosial ekonomi.
"Upaya memenuhi kebutuhan untuk menjalankan kebijakan belanja itu, di saat yang bersamaan pemda juga memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang memerlukan dukungan alokasi anggaran bagi institusi penyelenggara," ujarnya.
Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk memenuhi para pengawas dan pengaman pilkada. Di tengah tantangan tersebut, Pemprov tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan efisiensi belanja khususnya belanja nonprioritas dan belanja operasional.
Di sisi pendapatan, kebijakan pajak menjadi salah satu fungsi penganggaran untuk meningkatkan penerimaan. Upaya pencapaian target PAD dilakukan dengan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan perluasan cakupan unit pelayanan.
"Atas pokok KUA dan PPAS ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam forum pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran. Saya berharap pembahasan dapat berjalan lancar sehingga pengesahan APBD 2018 sesuai waktu yang dijadwalkan," katanya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR