LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 12 June
10595
Editor Sri Agustina

Tags

LAMPUNG POST | Proyek Taat Hukum
Pembangunan flyover harus memenuhi perizinan. (Dok.Lampost)

Proyek Taat Hukum

KONSTITUSI kita tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu asas negara hukum ialah warga negara juga penguasa di negeri ini harus tunduk dan taat kepada hukum.

Penyelenggara negara bukan pula pihak yang memiliki kekebalan hukum. Itu artinya, pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya tetap berlandaskan hukum bukan kesewenangan.

Dalam konteks itulah kita menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun flyover di jalan nasional Jalan Zainal Abidin Pagaralam—Teuku Umar, depan Mal Boemi Kedaton.

Pembangunan itu tanpa disertai dokumen studi lapangan, detail engineering design (DED), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL).

Pembangunan itu seharusnya juga disertai upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dan analisis dampak lalu lintas (andalin). Tanpa memenuhi berbagai syarat itu, proyek ini menyalahi aturan.

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V pun menegaskan tanpa memenuhi syarat, flyover di jalan nasional harus dihentikan.

Pemprov Lampung pun akhirnya meminta Wali Kota Bandar Lampung segera menghentikan aktivitas pembangunan. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 551/1267/V.13/2017 pada 7 Juni 2017.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya menghentikan proyek flyover depan Mal Boemi Kedaton, sejak Jumat (9/6). Proyek itu baru bisa berlanjut jika Pemkot telah memenuhi syarat.

Ini yang terjadi jika pembangunan dilakukan dengan sistem coba-coba. Bangun dulu, persyaratan menyusul. Ketika terjadi masalah di pertengahan jalan, rakyat yang menjadi korban.

Paling tidak, sejak proyek lancang itu dimulai, kemacetan makin menjadi karena aktivitas pembangunan telah membuat ruang bagi para pengendara pengguna jalan menyempit.

Bukan hanya merugikan masyarakat umum, melainkan kontraktor proyek tersebut juga pasti ketar-ketir. Bukankah sudah banyak modal yang dikeluarkan mewujudkan proyek lumayan besar tersebut.

Penyetopan proyek ini menjadi contoh nyata pembangunan membutuhkan sinergisitas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi juga pusat. Tanpa ada koordinasi yang terjadi adalah kekisruhan.

Ini bukan proyek pencitraan atau gagah-gagahan. Tidak perlu menyalahkan orang. Pemkot harus introspeksi diri. Membangun untuk kepentingan publik.

Publik pun kini menunggu hasil kerja jaksa menelisik kerugian negara di balik proyek tersebut. Sebab, lazim ditemukan pelanggaran administrasi merupakan pangkal perbuatan melawan hukum yang lebih berat. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN

TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv