KALIANDA (Lampost.co) -- Di tengah sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek infrastruktur di Lampung, proyek Dinas PUPR Lampung Selatan berjalan tanpa pengawasan.

Padahal, untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi sudah dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.



Sayangnya, keberadaan TP4D yang sudah di sosialisasi sejak tahun 2017 lalu, tidak diminati oleh Dinas PUPR Lampung Selatan untuk pendampingan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten setempat.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Totok Halim menjelaskan proyek Dinas PUPR Lampung Selatan belum ada yang di dampingi TP4D. "Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan belum ada yang minta didampingi TP4D," kata dia kepada Lampost.co, Minggu (2/9/2018).

Dijelaskannya, pendampingan TP4D berdasarkan permintaan dari instansi terkait. Pihaknya hanya lakukan sosialisasi supervisi untuk pencegahan korupsi dengan didampingi TP4D. "Pendampingan TP4D berdasarkan permintaan instansi terkait," katanya.

Di berbagai kesempatan, pihaknya selalu menyampaikan mengenai keberadaan TP4D yang di bentuk Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, agar instansi-instansi pemerintah di dampingi dalam penggunaan anggaran negara. "Diberbagai kesempatan selalu kami sampaikan," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR