KRUI (Lampost.co) -- PT Nindya Karya selaku rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor bupati Pesisir Barat mengakui terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek akibat beberapa faktor.

Pengawas proyek pembangunan kantor bupati dari PT Nidya Karya, El Mainur,  kepada Lampost.co, Kamis (7/6/2018) mengatakan sampai saat ini terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek itu sebanyak 5,71 persen, dari rencana sebesar 40,02 persen namun progresnya yang baru tercapai 34,30 persen.



Penyebabnya, kata dia, selain faktor cuaca juga akibat masih adanya rumah dan lahan warga dalam lokasi proyek pembangunan itu yang masih berdiri dan dihuni warga. "Ada minus 5,71 persen. Penyebabnya hujan, juga ada dua rumah dan tiga lokasi lahan didalamnya. Ya harus cepat diselesaikan," kata El Mainur.

Namun kalau kantor Cabjari Krui dan kantor Koramil Pesisir Tengah yang masih berdiri dan digunakan yang lokasinya berdekatan dengan pembangunan itu, tidak menggangu pelaksanaan proyek pembangunan kantor bupati tersebut, meskipun saat ini belum digusur.

"Kalau kantor jaksa dan koramil enggak. Untuk pelaksanaan pekerjaan, kami sudah melakukan erection baja sampai daerah bassement. Land clearing lahan sudah kami lakukan. Ya tinggal rumah dan tanah yang belum digusur itu belum dapat diratakan lokasinya," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR