BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung terus mempersiapkan pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tahun 2018 ini, yaitu dengan melengkapi hal teknis untuk menjalankan program pengampunan terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor di Bumi Ruwa Jurai.
Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menjelaskan peraturan gubernur (pergub) tentang program pemutihan tersebut telah lama ditandatanganinya, sehingga sudah dapat dilaksanakan. Namun, untuk waktu pelaksanaannya, dirinya belum dapat memastikan. Sebab, jajarannya yang masih melengkapi hal teknis.
"Pergubnya sudah lama saya tanda tangani, tetapi masih ada sinkronisasi antara Badan Pendapatan Daerah, Polda, dan Jasaraharja. Kalau sudah siap semua, silahkan laksanakan. Karena saya sudah beri lampu hijau," kata Ridho usai mendalangi kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Lampung, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, perencanaan pemutihan tersebut telah dirancang sejak masa Kapolda Lampung, Brigjen Edward Syah Pernong yang telah mensinkronkan data-data kendaraan bermotor. Hal tersebut baru diselesaikan pada bulan Agustus 2017 lalu.
"Ketika sudah selesai baru dibuat pergub pemutihannya, kalau tidak disinkronkan dulu, setiap saat harus ada pemutihan. Tapi kembali lagi, untuk pelaksanaannya mungkin masih ada hal teknis yang belum selesai, tetapi prinsipnya kebijakan itu pasti segera dijalankan," ungkapnya.
Diketahui, program tersebut direncanakan dapat digelar sejak 1 September hingga 31 Desember 2017 mendatang. Namun, hal tersebut belum dapat terlaksana, karena adanya kekurangan teknis, yaitu mempersiapkan bahan baku STNK dan pelat kendaraan.
Pelaksanaan program peringanan pembayaran pajak itu akan dilakukan di 30 Samsat yang tersebar diberbagai daerah se-Lampung, yaitu Samsat induk, pembantu, mal, dan keliling. Dari kegiatan itu, diharapkan dapat menghasilkan Rp75 miliar guna memenuhi target pendapat daerah yang diproyeksikan DPRD Provinsi.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR