SAMA seperti Pemilu 2014, tahap konsolidasi demokrasi di Tanah Air diprediksi masih akan menghadapi ujian berat pada Pemilu 2019. Sumbernya bukan berasal dari intervensi asing, melainkan dari situasi dalam negeri, dan ujian tersebut bernama berita bohong (hoaks).
Masih jelas dalam ingatan, Pemilu Legislatif 2014 diwarnai "perang" antara sesama partai politik di dunia maya. Misalkan, ada pihak yang menyusun daftar parpol paling korup lengkap dengan data dan angka. Kemudian, daftar tersebut dibuat menjadi stiker agar mudah ditempel di mana-mana.
Sepertinya data tersebut masuk akal, terutama bagi mereka yang malas membongkar data korupsi. Namun, belakangan diketahui data yang disajikan ternyata bohong. Maksud si penyebar data tersebut diarahkan pada kampanye negatif, tetapi ia tahu persis sebenarnya sedang melakukan kampanye hitam. 
Usai pemilu legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden 2014. Suasana semakin "gila" ditandai dengan merebaknya kampanye hitam yang dilakukan tanpa tedeng aling-aling. Hoaks, fitnah, tuduhan palsu, ujaran kebencian, dan serangan politik yang langsung diarahkan ke diri pribadi dan keluarga calon presiden berlangsung marak. Semua berita bohong itu disebarkan melalui media sosial maupun tabloid.
Kegilaan yang sama diprediksi masih akan berlangsung pada Pemilu dan Pilpres 2019. Berita sampah dan hoaks masih akan merajalela. Celakanya, ada suplai ada juga demand. Ada produsen hoaks. Ada juga pendukung calon tertentu yang merasa puas menikmati hoaks tanpa perlu melakukan verifikasi informasi. Apakah hoaks atau fakta, itu lain persoalan asalkan puas di hati.
Prediksi maraknya hoaks pada Pemilu 2019 mulai terasa sejak Pilkada DKI Jakarta. Kecenderungannya setelah Pilgub DKI usai akan diarahkan pada Pemilu 2019. Buktinya sudah sangat jelas, timeline di media sosial penuh dengan serangan terhadap parpol dan tokoh tertentu. Hampir setiap hari muncul posting-an baru berupa meme, link berita, maupun ujaran kebencian.
Di beberapa kasus, ada penyebar hoaks yang terkena jeratan hukum. Padahal, kalau sudah berurusan dengan hukum, sudah tidak ada lagi yang peduli dengan yang bersangkutan. Pihak yang paling berat menanggung masalah adalah si penyebar hoaks itu sendiri berikut keluarganya. Partai yang dibela mati-matian buru-buru mengaku tidak kenal.
Jangankan menyiapkan tim pengacara, mengaku kenal pun tidak karena ini berkaitan dengan citra partai. Masih banyak kegiatan lain yang harus diurus partai ketimbang membela satu-dua orang kader yang tertimpa masalah. Demikian pula calon yang dibela menganggap anggota tim sukses yang terkena kasus hukum sebagai musibah. Calon tersebut terlalu sibuk untuk mengurusi kerja politik lain dibandingkan membela tim sukses yang berurusan dengan hukum.
Hoaks tidak hanya melukai perasaan sebagian masyarakat, tetapi juga ujian proses konsolidasi demokrasi. Jika proses ini gagal, Indonesia akan kembali ke masa kegelapan yang ditandai bangkitnya kembali rezim otoriter. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR