Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengakui bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan hak setiap perusahaan maupun pengusaha.

Dalam kasus PHK, yang dilihat oleh kementerian hanya dua; apakah proses PHK dilakukan dengan benar dan apakah hak-hak pekerja seperti uang pesangon dipenuhi. Jika keduanya sudah dipenuhi maka masalahnya selesai.

"Secara normatif, kementerian kan tugasnya gitu. Tapi Saya merasa harus lebih dari itu. Karena persoalannya setelah proses dan hak dibayarkan dengan benar, si pekerja ini mau kerja apa?" ujar Hanif, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis 2 November 2017.

Hanif mengatakan problem yang dihadapi pemerintah saat ini terkait PHK adalah 60 persen angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan SD dan SMP, sehingga kompetensinya terbatas. Karenanya, bagi pekerja dengan kompetensi terbatas, PHK dianggap sebagai kiamat. Hal inilah yang dirasa Hanif patut dicarikan solusinya.

Dia mengatakan saat ini ada dua solusi dasar yang bisa dilakukan untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Pertama, penguatan akses dan mutu dengan pelatihan kejuruan dan latihan ulang, kedua adalah jenjang karir.

Proses mutu dan akses yang dilakukan dengan pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang dapat membuat angkatan kerja baru yang ingin masuk ke pasar kerja bisa dibantu dengan pelatihan kerja yang berkualitas. Sementara pekerja yang ingin memiliki jenjang karier bisa mengakses pelatihan kerja yang telah disiapkan.

"Jadi agenda pertamanya adalah penguatan akses dan mutu vocational training dan training, kedua social policy untuk mendukung itu semua. Social policy ada dua yakni skill development fund terkait pembiayaan pelatihan dan dana cadangan pesangon," jelasnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR