Jakarta (Lampost.co): Presiden Joko Widodo menyetujui empat poin dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah menjabarkan keempat poin itu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Pertama terkait kelembagaan KPK. Lembaga Antirasuah itu akan berada di bawah eksekutif, namun tetap independen.



"KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Jokowi juga sepakat dengan adanya surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). KPK dianggap berwenang menghentikam penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun.

"Ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum," ujar Yasonna.

Ketiga, KPK boleh menyadap setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Izin tersebut paling lambat diberikan dalam waktu 1x24 jam.

"Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang. Ini untuk menjunjung Hak Asasi Manusia," ujar Yasonna.

Keempat ihwal status kepegawaian. Pegawai KPK akan menjadi anggota Korpri sesuai UU Kepegawaian.

"Pengangkatan mereka pun dilakukan sesuai Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, izinkan kami mewakili Presiden menyatakan setuju rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ungkap dia.

Yasonna mengatakan revisi UU KPK ini bisa disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Sebab, perlu ada pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan berjalan lebih efektif.

EDITOR

Sjaichul Anwar

TAGS


KOMENTAR