Kotabumi (Lampost.co): Pengadilan Negeri (PN), Kotabumi, Lampung Utara menolak gugatan praperadlan ganti kerugian perkara bebas Marjuni, kasus pembunuhan seorang ibu dan anaknya di kantor PN setempat, Rabu, 9 Oktober 2019.

Dalam sidang putusan perapardilan ganti kerugian itu, di ketuai oleh Mejelis Hakim Tunggal Vivi Purnamawati dan dihadiri kuasa Hukum Pemohon Surono dan tergugat 1 pihak Polres Lampung Utara dan tergugat II pihak Kejaksaan Negeri Katabumi setempat. Dalam sidang tersebut dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa prapradillan sudah pernah disidangkan sebelum perkara pokok dimulai.



"Dalam putusan prapradilan tetsebut penyidik sudah dinyatakan memenuhi sayarat dalam proses pradilan," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa permohonan prapadilan ganti kerugian tidak mengikuti hukum acara peradilan, namun pasca peradilan. Selain itu, mengenai putusan PN kotabumi no:104/pid.B/2017/PN.KBU tidak mengartikan tindakan termohon I dan termohon II salah.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, Surono, selaku penasehat hukum Marjuni, usai sidang mengatakan hakim tidak mempertimbangkan materi-materi gugatan ganti rugi atas dibebaskanya Marjuni (409, warga desa Kalicinta, Kotabumi Utara, Lampung Utara dalam perkara kasus dugaan pembunuhan seoran ibu dan anak gadisnya masih tetangganya sendiri itu, sampai tingkat kasasi.

"Dalam sidang tersebut yang dipertimbangkan hakim adalah konsep peradilan yang diatur dalam pasal 95 ayat 2 KUHP. Sedangkan yang mendasari gugatan ganti rugi itu, sesuai pada pasal 95 ayat (1,3,4 dan 5), dan hal itu bukan gugatan praperadilan, namun im merupakan ganti rugi," ujar Surono.

Dia juga mengatakan berdasarkan PP 92 tahun 2015 merupakan ganti rugi terhadap korban salah tangkap dan peradilan sesat.

" Saya mengangap hakim telah keliru dalam mengambil keputusan dan siapun dia yang telah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tidak pidana dan siapun orangnya yang kemerdekaanya sudah diambil negara (taha), harus mendapatkan ganti rugi," katanya.

Kalaupun Hakim, lanjut Surono, menerima gugatan ganti rugi materil sebesar satu rupiah pun, kami akan menerima. Namun dalam perkara gugutan ganti rugi ini, diangap hakim telah mengagkangi PP 92 tahun 2005, atas korban salah tangkap atau peradilan sesat.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR