PRESIDEN Joko Widodo akhirnya meneken keputusan pembatalan remisi terhadap pelaku pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Pelaku I Nyoman Susrama gagal mendapat pengampunan dan tetap dihukum sesuai keputusan awal selama seumur hidup.

Keppres No. 3 tahun 2019 diteken Jokowi pada 8 Februari 2019. Alasan pembatalan itu tertuang di keppres yaitu karena ada keberatan dari masyarakat dan keluarga korban.



Keputusan memberi remisi mendapat penolakan dari jurnalis dari berbagai daerah. Berbagai unjuk rasa digelar komunitas pers dan organisasi wartawan, seperti AJI dan IJTI. Penolakan atas remisi juga muncul di laman Change.org yang telah mencapai lebih dari 44 ribu tanda tangan dukungan. Protes remisi dengan tagar #hariprabangsanasional sempat menjadi trending topic di Twitter.

Remisi Susrama dianggap tidak tepat karena pelaku hingga kini tidak mengakui pembunuhan yang dilakukan. Pertimbangan pemerintah dalam memberikan remisi dinilai tidak mengindahkan rasa keadilan keluarga korban dan berdampak buruk terhadap perlindungan kebebasan pers.

Pembatalan remisi ini diharapkan membawa dampak positif terhadap perlindungan wartawan dari berbagai tindakan kekerasan yang hingga hari ini kerap terjadi. Kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis adalah kejahatan luar bisa sehingga pelaku tidak layak mendapat pengampunan.

Dari beberapa kasus pembunuhan terhadap jurnalis, baru Susramalah yang ditangkap dan diadili hingga dihukum seumur hidup. Pasalnya, masih ada beberapa kasus lain yang sampai kini tidak jelas dan pelaku masih bebas berkeliaran.

Misalnya kasus pemunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta, pada 1996. Daftar wartawan yang mati karena berita antara lain jurnalis Sinar Pagi Naimullah, Agus dari Asia Pers, Muhammad Jamaluddi dari TVRI, Ersa Siregar dari RCTI, Herliyanto dari Tabloid Delta Pos Sidoarjo, dan Alfred Mirulewan dari Tabloid Pelangi.

Perjuangan komunitas jurnalis dalam membatalkan remisi Susrama berbuah manis. Namun, ini hanya awal untuk terus mengawal kasus pembunuhan lain yang masih gelap. Penegak hukum perlu diingatkan agar mengungkap kasus pembunuhan wartawan.

Negara memiliki PR besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi jurnalis. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan adalah aparatur pemerintah, penegak hukum, hingga personel TNI. Negara harus memastikan bahwa kemerdekaan pers berdiri tegak sehingga media bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas independen terhadap kekuasaan.

Kemerdekaan pers juga harus dibarengi dengan penegakan profesionalisme jurnalis. Sikap profesional menjadi salah satu perisai bagi wartawan dari berbagai kekerasan.   

 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR