BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Peneliti hukum dan politik Universitas Lampung, Rudi, mengatakan dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg DPR DP Lampung 1 dengan delapan PPK di Pesisir Barat mestinya dapat diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Apakah nantinya terbukti terjadi pelanggaran pidana pemilu atau tidak, setidaknya prosesnya telah dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



“Pasal 546 UU Pemilu itu menyebutkan bila KPU dan PPK membuat keputusan tidak adil, sanksi pidananya 3 tahun,” ujar Rudi, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, kasus temuan di Pesisir Barat ini penting untuk ditindaklanjuti. “Jadi mesti dimasukkan ke Gakkumdu, pemberian hadiah kan pasti ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangan. Ini yang harus ditindaklanjuti, Bawaslu harus proses sehingga nanti tidak disalahkan, karena ini kan berkaitan. Kami tidak bisa memahami pasal secara bungkus, tapi secara substansi,” kata dia.

Rudi menerangkan terjadinya pertemuan antara caleg dan penyelenggara dan pemberian hadiah serta uang dapat masuk kategori pelanggaran pidana pemilu.

“Harusnya kena (pidana) karena subjek tindak pidana pemilu itu adalah penyelenggara, apalagi itu menguntungkan caleg, memberikan ketidakadilan bagi para peserta. Kan ada puluhan pasal tindak pidana pemilu, tapi saya yakin salah satunya mengatur itu, pastilah itu kan sudah jelas, apalagi ada bukti,” ujarnya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR