BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menghapus penggunaan surat keterangan tidak mampu untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan Permendikbud No.51/2018.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan LampungNur Rakhman Yusuf mengatakan PPDB sesuai zonasi dan penghapusan penggunaan SKTM, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap rekrutmen siswa, khususnya calon siswa tak mampu.



"Pada dasarnya kan sesuai zonasi, juga untuk mengurangi kesenjangan sosial, sekolah bisa yang terdekat, dan soal SKTM tanpa itu juga kan, memang siswa mampu ataupun tak mampu pasti diterima sesuai dengan kemampuan atau kedekatan tempat tinggal, dan tak ada tarif atau biaya," ujarnya, Minggu (20/1/2019).

Namun Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM), yang tentunya membutuhkan biaya. Seperti penggunaan SPP, biaya komputer, buku pelajaran dan lain-lain, jika memang diberlakukan.

"Harus ada pembeda antara siswa mampu dan tak mampu, kemudian jika memang ada biaya harus sesuai dengan peraturan dan jangan sampai menyalahi aturan atau bahkan Pungli," ujarnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR