BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mandiri jenjang SMA di Bandar Lampung dinilai rawan praktik jual beli kursi. Belum adanya standar penentuan sumbangan pengembangan institusi (SPI) masing-masing sekolah, dan pengawasan yang jelas, menjadi celahnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Lampung Education Forum, Hadi Aspirin. 
Hadi mendorong, PPDB jalur mandiri ditinjau ulang oleh dinas terkait, Dewan Pendidikan dan DPRD. “Jika sudah ada tawar-menawar besaran sumbangan yang berbeda-beda, bisa diduga ada motif lain. Bisa menunculkan praktik jual beli kursi, dan ini sangat mencoreng dunia pendidikan kita,” ujarnya, Jumat, (8/6/2018).
Menurut Hadi yang juga pegiat Gerakan Sekolah Jujur,itu PPDB Mandiri menjadi celah pungli sekolah, karena otonomi sepenuhnya diberikan ke sekolah, tanpa jelas pengawasannya. 
Adanya jalur mandiri, juga menurutnya, bisa berdampak buruk pada psikologis siswa. Sebab, akan muncul kesenjangan antara siswa yang diterima melalui jalur reguler, dengan yang diterima melalui jalur mandiri. “Nanti bisa muncul diskriminasi pelayanan antara siswa jalur reguler dengan jalur mandiri yang sudah membayar lebih mahal,” ujar guru di salah satu SMA di Lampung Selatan ini. 
Sehingga, hal tersebut menurutnya, perlu menjadi pertimbangan, selain perlu adanya kejelasan mekanisme, hingga kontrol dari program ini. “Jalur mandiri perlu ditinjau ulang, dan jika belum ada aturan yang jelas dan mengatur detil, dan mekanisme, hingga pengontrolan, tidak perlu diadakan jalur mandiri, karena rawan pungli,” katanya.

Dirinya mendorong pemerintah lebih fokus pada pemeratan kualitas pendidikan masing-masing sekolah. Sebab, belum meratanya kualitas sekolah, juga menimbulkan diskriminasi pendidikan. 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR