BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Koordinator Posko Demokrasi, Risma Yanti Borthon mengatakan pihaknya belum membuat laporan kepada Polda Lampung dan Mabespolri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di 15 Kabupaten/Kota terkait pembiaran money politik di Pilkada Lampung 27 Juni 2018 kemarin.
"Kita belum membuat laporan. Kita masih melakukan persiapan dan brefing dengan para saksi. Kita lakukan infentarisir saksi-saksi terlebih dahulu sebelum membuat laporan," katanya saat dihubungi Lampost.co, Selasa (24/7/2018).
Setelah melakukan infentarisir para saksi, pihaknya akan melakukan laporan kepada pihak kepolisian terkait Panwaslu 15 Kabupaten/Kota yang diduga tidak menindaklanjuti politi uang (money politik).
"Minggu-minggu ini kita akan lapor kepada polres-polres bisa kita sudah selesai inventarisir saksi. Kemudian minggu depan kita akan laporkan kepada Mabespolri," katanya.
Sebelumnya pada Senin (23/7) pihak Posko Demokrasi di Bundaran Gajah Tugu Adipura melakukan komperensi pers untuk melakukan tindak lanjut politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunnia melaporkan Panwas Kabupaten/Kota kepada Polda Lampung.
Ia mengatakan dalam menjalankan pengawasan selama pilgub lalu. Bawaslu beserta panwaslu terkesan tidak serius menindak lanjuti dugaan politik uang yang dilaporan masyarakat. Menurutnya dalam penyelenggaeaan pilgub lalu, panwas melanggar paaal 29 UU no 1 tahun 2015 tentang kewajiban-kewajiban pengawas pemilu.
"Pada point C menerangkan, bawaslu  wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan," ujarnya.
Perilaku pembiaran yang dilakukan oleh bawaslu, terhadap laporan masyarakat soal politik uang bisa di pidanakan. Ini diatur dalam  UU no 10 tahun 2016 pasal 193B ayat 1.

"Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR