JAKARTA (Lampost.co)---Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Fayakhun ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menemukan dua alat bukti yang cukup.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidik dan menetapkan seorang sebagai tersangka yaitu FA anggota DPR RI periode 2014-2019," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).



Menurut Alexander, Fayakhun selaku anggota Komisi I diduga kuat telah menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Tak hanya itu, dari proyek ini Fayakhun juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu.

Uang tersebut diterima Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

"FA menerima fee atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016," ujar dia.

Alexander menegaskan, penetapan tersangka Fayakhun ini setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti. Bukti itu di antaranya, keterangan saksi, surat-surat, barang elektronik dan fakta persidangan dari beberapa terdakwa lainnya.

Atas perbuatannya, Fayakhun disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR