RATUSAN guru honorer SD dan SMP di Bandar Lampung menggelar unjuk rasa di lapangan Korpri dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin (22/1/2018). Unjuk rasa yang dibungkus dalam kemasan aksi damai tersebut juga diikuti sejumlah ketua rukun tetangga dan ketua lingkungan atas perintah lurah masing-masing.

Aksi digelar untuk menanyakan pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Lampung yang akan dipakai untuk melunasi tunggakan insentif guru honorer. Padahal, tidak ada kaitan dana tersebut dengan pembayaran insentif karena dana insentif guru diambil dari pos penerimaan yang lain. Tindakan guru honorer meninggalkan tugas mengajar anak didik tentu tidak etis. Bukan membatasi hak para guru menyuarakan aspirasi, tapi tentu kita sepakat semua perilaku guru harus sesuai dengan standar kepantasan.



Aksi sebaiknya dilakukan setelah jam pelajaran usai agar proses kegiatan belajar-mengajar tidak terbengkalai. Akan lebih baik jika guru honorer menempuh cara yang lebih santun, yakni berdialog bersama seluruh pemangku pendidikan di Kota Bandar Lampung. Sebab, mengemban peran sebagai pendidik dengan sendirinya dituntut memiliki perilaku yang terpuji. Aksi turun ke jalan bisa menjadi langkah yang dapat dinilai kurang baik.

Publik juga menjadi bertanya-tanya, wewenang pengelolaan pendidikan SD dan SMP berada di kabupaten/kota, tetapi mengapa para guru berunjuk rasa ke Pemprov? Jika hendak berunjuk rasa seharusnya dialamatkan ke Pemkot Bandar Lampung, bukan ke Pemprov Lampung. Pembiaran kegiatan unjuk rasa tersebut setidaknya menunjukkan ketidakmampuan Pemkot mengelola manajemen pendidikan.

Selain itu juga, unjuk rasa juga diikuti sejumlah aparatur sipil negara (ASN), yakni lurah yang berperan sebagai koordinator massa. Seharusnya lurah bisa mengarahkan jajarannya agar tidak terlibat lebih jauh dalam aksi tersebut. Apalagi hingga menginstruksikan ketua RT dan ketua lingkungan untuk turut serta mengikuti aksi tanpa menjelaskan secara detail tentang tujuan aksi.

Pengerahan massa, dari guru honorer dan ASN, bisa menimbulkan dampak negatif di masyarakat, terlebih tahapan Pemilihan Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati Lampung Utara dan Tanggamus sedang berproses. Dalam situasi politik yang sedang memanas saat ini, jangan sampai pengerahan massa akan memicu pihak lain untuk melakukan hal serupa. Kita khawatir jika massa bertemu massa, yang terjadi adalah konflik horizontal. Di mana pun tempat, pihak yang pertama kali menjadi korban konflik horizontal adalah masyarakat.

Kelompok elite bisa selamat, tetapi rakyat kecil yang paling susah. Karena itulah kita berharap semua pihak dapat mengendalikan diri untuk tidak mengerahkan massa, minimal selama proses pilgub sedang bergulir.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR