Eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan tengah diuji. Jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018, peristiwa berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik adu domba dilancarkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penyerangan di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman–Yogyakarta pada Minggu (11/2) jelas mengoyak keprihatinan kita semua. Lima orang luka–luka, termasuk Pastor Karl-Edmund Prier SK (Romo Prier) yang tengah memimpin ibadah.
Sebelumnya, pada 28 Januari lalu, juga terjadi penganiayaan terhadap tokoh agama. Kali ini korbannya adakah Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri, seusai salat subuh di Musala Al Mufathalah, Cicalengka, Bandung–Jawa Barat.
Berikutnya Ustaz R. Prawoto, Kepala Operasi Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam tewas setelah dianiaya orang tak dikenal, Kamis (1/2). Ada pula persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim yang dipaksa meninggalkan rumahnya di Banten.
Atas rangkaian peristiwa itu Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprediksi penyerangan dan tindak persekusi akan menjadi ancaman serius sepanjang tahun politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Prediksi itu amat wajar mengingat pada tahun ini terdapat 171 wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyelenggarakan pilkada serentak. Gesekan dari tingkat elite, tim kampanye, pendukung, dan simpatisan pasti terjadi dan tidak terhindarkan.
Di Lampung, gesekan  amat mungkin terjadi dengan berlangsungnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu pada tahun ini Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus juga menghelat pesta demokrasi memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.
Suhu politik akan memanas tidak hanya di dua kabupaten melainkan di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini yang akan menjadi perebutan dari setiap calon gubernur dan wakil gubernur Lampung untuk memperoleh suara pada 27 Juni mendatang.
Karena itulah usai penetapan empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Lampung, dan lima pasang calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus para calon dapat berpolitik dengan kepala dingin.
Harus kita akui gesekan akibat persaingan para calon mencapai kekuasaan tidak dapat terhindarkan. Namun, publik berharap gesekan yang tercipta merupakan buah adu ide dari visi misi para calon dan bukan adu kampanye hitam apalagi berbau SARA.
Para politisi yang bersaing dalam pilkada harus kita ingatkan masyarakat Lampung tidak tengah memilih pemimpin atau penguasa, tapi juga mencari sosok negarawan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa negara jauh di atas kursi kekuasaan.
Karena itu, kita berharap sembilan pasang calon yang ditetapkan KPU kemarin merupakan sosok yang memegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak menggunakan kampanye hitam apalagi berbau SARA hanya untuk memperoleh kursi kekuasaan.


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR