KALIANDA (Lampost.co)--Jajaran kepolisian sektor Kecamatan Palas, Lampung Selatan, harus bersikap tegas dalam menangani persoalan dugaan pungutan dalam pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2018. Sebab, dalam penanganan aduan tersebut masyarakat perlu mendapatkan keberpihakan atas haknya. 
Hal tersebut diungkapkan, Pengamat Hukum Pidana Universitas Lampung (Unila) Heni Siswanto saat dihubungi Lampost.co melalui sambungan telepon, Selasa (16/7/2019). Dia mengatakan pihak kepolisian harus tegas dalam menangani dugaan pungutan tersebut. 
"Memang pihak kepolisian polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari alat bukti atas aduan masyarakat Desa Rejomulyo. Nah, disini pihak kepolisian harus tegas menangani kasus itu karena melibatkan banyak orang," kata dia.  
Heni mengatakan ketika sudah memiliki alat bukti permulaan yang cukup, pihak kepolisian harus menaikan perkara itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. "Dengan ditemukan bukti permulaan yang dioandang cukup untuk dinaikan ke tahap penyidikan, maka bisa dilakukan permulaan penanganan dan penindakan hukum," ujarnya. 
Menurutnya, perlu keberpihakan kepada masyarakat untuk mengadvokasi. Sehingga, masyarakat mendapatkan haknya mengenai kasus atau perkaranya. "Jangan bersifat sementara atau temporer. Kalau memang ditemukan alat bukti yang cukup, dinaikan ke penyedikan. Disinilah diperlukan keberpihakan itu tadi," kata dia. 
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palas Aiptu Suyitno mengatakan sebelumnya pihak kepolisian telah mengundang dua orang Kepala Dusun dan Dua Orang Ketua RT di Desa Rejomulyo. Mereka diundang lantaran berperan sebagai penggerak di masyarakat. 
"Artinya Kadus dan RT ini yang turun langsung menyosialisasikan dan pengumpulan persyaratan pembuatan sertifikat PTSL. Bahkan, mereka juga mengakui yang meminta uang langsung kemasyarakat tanpa kuintansi. Lalu mereka menyetorkan uang itu ke Bendahara Pokmas. Itu atas dasar peemintaan Pokmas," kata dia. 
Sebelumnya, Jajaran Polsek Palas, mengagendakan pemanggilan terhadap Pokmas Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kamis (18/7/2019) mendatang. Pemanggilan itu mengenai persoalan dugaan pungutan dalam pembuatan sertifikat PTSL 2018 di desa setempat. 
Hal tersebut diungkapkan, Kapolsek Palas Iptu M. Sariakip saat dihubungi Lampost.co, Senin (15/7/2019). Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan berama Pokmas pada Kamis (18/7/2019) mendatang. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR