BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Polemik pengesahan APBD 2019 di Kabupaten Pesisir Barat beberapa waktu lalu terus berlanjut, dan akhirnya berujung pelaporan ke Polisi.

April Lizwar, anggota DPRD Pesisir Barat dari fraksi Demokrat dilaporkan oleh Martin Sofyan dari fraksi Gerindra ke Polda Lampung



Laporan tersebut berdasarkan nomor LP/855/XII/2018/SPKT, Kamis 6 Desember 2018, terkait dugaan pelanggaran Undang undang  nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui kuasa hukumnya Hermawan, pelapor merasa difitnah karena disebutkan sebagai legislator "ngolah" atau  jadi negosiator legislatif-eksekutif agar disetujuinya APBD 2019 Kabupaten Pesisir Barat. 
"Tidak benar tuduhan itu, tanpa dasar dan pencemaran nama baik, sebagai negosiator," ujarnya kepada Lampost.co, Kamis (13/12/2018).

Karenanya April dituduh menyebarkan informasi hoaks via sosial media, sehingga meyakinkan orang terkait tuduhan tersebut. Diduga April menyebarkan rekaman tersebut, ke grup whatsApp. Apalagi asas praduga tak bersalah, dan privasi harus dijunjung tinggi.

"Klien tahu dari anggota DPRD juga yakni Mega Mustika yang dapat (rekaman) dari grup sebelah, kita juga enggak paham apa maksud dari grup sebelah," katanya.

Hermawan berharap, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap terlapor.

Menanggapi laporan dugaan penyebaran rekaman yang menuding Martin menjadi negosiator APBD  Pesisir Barat 2019, April menyatakan siap.
"Ya siap-siap aja, kalau dia mau laporan silahkan, memang kita tunggu," katanya dikonfirmasi Lampost.co.

Ia pun membantah telah menyebarkan rekaman percakapan dirinya dan pelapor via ponsel, dan itu hanya Konsumsi pribadi di internal DPRD. Awalnya memang pelapor menelpon terlapor dan disebut sempat ada dugaan negosiasi, dan beberapa anggota DPRD yang bersama terlapor merekam percakapan tersebut.
"Enggak kami sebarkan, kami bahas internal aja, dan disitu ada  indikasi," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR