BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan menyatakan JAD sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme, Kapolda Lampung Irjenpol Suntana, masih menunggu arahan dari Mabes Polri.
Arahan tersebut, yakni langkah teknis yang diambil usai perubahan status pengakuan JAD, kendati Polda Lampung terus melakukan pengamanan dan klarifikasi terkait orang yang diduga terlibat jaringan JAD.

"Setiap putusan yang dibuat di Pengadilan itu adalah yurisprudensi bagi kita. Tentu Mabes Polri dan jajaran akan, membahas itu dengan memberikan arahan lebih jelas," ujarnya Selasa (31/7/2018).
Namun Suntana secara pribadi dan kelembagaan, setuju dengan pembubaran organisasi yang dinyatakan menebar teror dengan menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat, serta diduga berafiliasi dengan ISIS. "Tapi pada prinsipnya, kita sepakat bahwa JAD itu harus dibubarkan,"singkatnya.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Suntana sempat mengatakan usai direvisinya UU Terorisme, kini penegak hukum punya instrumen untuk melakukan deteksi dini dan melakukan pencegahan. “Kami juga sama densus koordinasi, minimal 2 minggu sekali, monitor dan sisir,”katanya.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono menyatakan kesiapan diri untuk menerima arahan dari pimpinan, terkait penindakan Terorisme.
"Kalau Polres pelaksana kan. Nanti tentu kita akan menunggu petunjuk dari mabes Polri dan Mapolda. Karena pada dasarnya, kita (Polresta) adalah satuan pelaksana pimpinan," katanya.



Dengan hasil tersebut kini total sudah ada 9  yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan jaringan JAD Lampubg, dari 11 orang yang diamankan sejak tragedi penyerangan tiga Gereja dan Mapolrestabes di Surabaya beberapa waktu yang lalu.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR