BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)---Kepolisian Daerah Lampung berkomitmen menangani perkara lingkungan, maupun perburuan hewan yang terjadi, seperti pembukaan tambak udang di wilayah perbatasan TNBBS, reklamasi di Pesawaran, dan penemuan bangkai gajah di TNWK.

Hal tersebut disampaikan Wakapolda Lampung Brigadir Jenderal Angesta Romano Yoyol kepada Lampung Post, Senin (26/2/2018).



Menurutnya, pada perkara pendirian tambak di daerah Bengkunat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Polda Lampung telah mengantongi dua tersangka.

Kedua tersangka, kata dia, WNA Korea Selatan berinisial Y yang merupakan direktur utama perusahaan penanaman modal asing (PMA) Indomarine Aqua Culture Farm dan Hendra, pemimpin PT Delivra Sinar Sentosa selaku pelaksanaan pembukaan tambak tersebut.

"Sudah dua tersangka perkara itu. Yang PMA inisial Y sudah P21. Hendra, pelaksana pembukaan tambak itu, P19 masih dilengkapi berkasnya," ujar Yoyol.

Terkait dugaan reklamasi di pantai Pesawaran, ujarnya, penyidik masih terus bekeja, tapi belum bisa memaparkan secara perinci hasil temuan dan berapa saksi yang telah diperiksa.

"Masih lidik, tapi masih didalami apakah itu memang reklamasi atau cuma pengerukan untuk jalan masuk ke lokasi. Masih diteliti lagi," kata mantan Kapolrestabes Bandung itu.

Ia menambahkan kasus pembunuhan gajah di Taman Nasional Way Kambas atau TNWK, Lampung Timur, pihaknya sudah memeriksa saksi seperti polhut, dokter hewan, dan Rhino Protection Unit pada Senin (12/2/2018). Petugas  menjelajah kondisi sekitar taman nasional tersebut. Namun belum ada indikasi nama pelaku.

"Ini juga masih kami dalami, perburuan gajah ini enggak sembarangan. Dugaan perburuan liar itu ada. Orang yang biasa beraksi pasti tahu karakteristik TNWK. Sebab, tidak asal masuk  kawasan konservasi dan berburu gajah semudah itu," katanya.

Kejahatan Luar Biasa

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan menjelaskan kejahatan lingkungan merupakan bagian kejahatan luar biasa karena diatur dalam undang-undang khusus tentang lingkunga hidup. Sepatutnya penanganan kasus yang merusak lingkungan dapat diusut secara serius.

"Misalnya masalah tambang pasir di Lampung Timur prosesnya baru mendorong perusahaan itu agar memenuhi persyaratannya saja dan reklamasi hanya meminta perusahaannya melengkapi perizinan," kata Hendra kepada Lampost.co, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, harus ada tindakan tegas terhadap aktivitas yang berdampak pada perusakan lingkungan sehingga ada efek jera. Di samping melengkapi perizinan, hukuman harus tetap diberikan.


 

loading...

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR