Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) menghimbau kepada seluruh elit politik untuk melakukan kampanye santun dalam melakukan setiap pergerakannya di masyarakat.

"Bawaslu juga harus menyampaikan edaran tentang cara-cara melaksanakan Pemilu yang tidak melanggar ketentuan; dan agar pesta demokrasi dilaksanakan dengan tidak ribut baik saat Pemilu maupun setelah Pemilu," kata Karoops Polda Lampung, Kombes Pol. Yosi Hariyoso di dalam rapat mitra kerja evaluasi implementasi pengawasan larangan kampanye pemilihan umum 2019 di Bukit Randu Hotel and Resort, Bandar Lampung, Rabu (23/5/2018).



Kemudian Aspidum Kejati Provinsi Lampung, Yuliandi mengatakan bahwa jajaran pengawasan harus melakukan evaluasi karena banyaknya benturan terkait mana yang dilarang selama kegiatan Pemilu dan Pilkada.

"Parpol berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum melakukan kegiatan semisal penghimpunan zakat, buka bersama dan sejenisnya agar tidak tersangkut pelanggaran; menghimbau parpol dapat mengikuti seluruh aturan dari KPU agar Pemilu dan Pilkada berjalan tertib," katanya.

Sementara Kabinda Lampung, Daru Cahyono menghimbau pertemuan koordinasi seperti ini agar sering diadakan. Kemudian ia juga menyarankan Bawaslu memberikan sosialisasi disertai contoh APK yang boleh dan tidak boleh dipasang. "Selanjutnya menghimbau agar awak media lebih bijak dalam membuat berita, terutama judul yang tidak provokatif," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR