BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Plt. Tugas Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar berjanji segera memuntaskan persoalan wajib pajak yang bandel. Pemkot masih mengevaluasi dan berkoordinasi dengan kejaksaan hingga KPK untuk menagih tunggakan pajak.

Yusuf menerangkan pihaknya bersama kejaksaan dan KPK akan menagih wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Secara teknis akan dilakukan oleh kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. "Kerja sama dengan KPK dan Kejari adalah untuk mengatasi hambatan dalam menagih pajak," kata dia kepada Lampung Post, Selasa (17/4/2018).



Ia mengingatkan wajib pajak yang menunggak untuk segera membayar pajak karena uang yang untuk pembangunan. Salah satu wajib pajak yang diduga belum membayarkan pajaknya adalah Bukit Mas Cottage & Resto dan tempat wisata Puncak Mas.

Menurut data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung, kedua tempat usaha ini tidak membayar pajak sejak 2017 hingga 2018 (April 2018). Dengan nilai tunggakan pajak Rp50 juta—Rp70 juta per bulan.

Sementara itu, Kepala Bidang Geotermal dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Lampung Arlinawati mengatakan hingga kini pengelola Bukit Mas belum melengkapi syarat surat izin pengambilan air (SIPA). Padahal pihaknya sudah memberi tahu apa saja syarat yang harus dilengkapi.

Pengamat hukum Universitas Lampung Wahyu Sasongko menilai penyelesaian kasus wajib pajak bandel perlu dilakukan secara persuasif.

Pemkot perlu mempertanyakan lebih dahulu apa masalah wajib pajak sehingga tidak memenuhi kewajibannya.

Sebelumnya GM Puncak Mas & Bukit Mas Rafsan mengungkapkan pihaknya belum juga membayar pajak karena hitung-hitungan belum rampung. "Masih koordinasi dengan UPT-nya karena manual," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR