SUKADANA (Lampost.co)-- Saksi dari enam partai politik (Parpol) akhirnya mengajukan pernyataan keberatan atas hasil perhitungan suara (Tungsura) oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) Batanghari Nuban yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur, Minggu (5/5/2019). 
 
Pernyataan keberatan itu diajukan karena penghitungan suara oleh PPK Batanghari Nuban yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamtim dinilai banyak kejanggalan. Adapun keenam saksi yang mengajukan keberatan tersebut adalah saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem dan PPP. 
 
Koordinator Saksi PKS Awal Riadi mengatakan, penghitungan suara oleh PPK Batanghari Nuban yang telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Lamtim dinilai banyak kejanggalan dan sangat merugikan PKS. Karena imbas keputusan dimaksud PKS tidak memperoleh kursi di DPRD Lamtim dari dapil tujuh (Kecamatan Batangharinuban, Pekalongan dan Raman Utara). 
 
Oleh sebab itu disamping mengisi form DB2 (pernyataan keberatan), PKS juga akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil tungsura PPK Batanghari Nuban tersebut. 
 
Sementara hal senada juga diungkapkan oleh saksi dari Partai Golkar, Arian, saksi dari Partai Nasdem Ahmad, saksi dari PAN Yusni, dan saksi dari PPP Rohadi. 
 
Sebelumnya setelah berulangkali mengalami penundaan, KPU Kabupaten Lamtim menetapkan hasil penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan (PPK) Batanghari Nuban, pada Minggu (5/5/2019) sekitar pukul 11.55 WIB. 
 
Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia menjelaskan, sejak hari pertama Selasa (30/4/2019) penghitungan suara untuk PPK Batanghari Nuban memang banyak muncul permasalahan dengan adanya keberatan saksi dari PKS dan PAN. 
 
Menyikapi keberatan saksi dua parpol tersebut, KPU menyerahkan kepada Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Hasilnya, Bawaslu merekomendasikan dilakukan pencocokan antara DA1 (data PPK) dengan DAA1 (data tingkat desa), data dari Bawaslu dan saksi. 
 
Bahkan, dalam pencocokan juga dilakukan penelitian keaslian data DA1 melalui pencocokan tandatangan ketua dan angota PPK Batanghari Nuban. 
 
Kemudian setelah pencocokan, ternyata ada perbedaan data PPK dengan data penghitungan suara tingkat desa serta data Bawaslu. 
 
Solusinya, untuk memastikan data yang benar seharusnya dilakukan pencocokan data C1 saksi dengan C1 plano, C1 Bawaslu serta C1 berhologram KPU. Hanya saja KPU Lamtim tidak dapat melakukan pencocokan C1 tersebut, sebab rekomendasi dari Bawaslu hanya untuk  pencocokan data DA1 dan DAA1. “Rapat pleno tidak mencocokan data C1 tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu,” kata Andri. 
 
Dengan pertimbangan dimaksud, rapat pleno KPU Lamtim akhirnya  menetapkan hasil Pemilu untuk DPRD Kabupaten Lamtim di Kecamatan Baatanghari Nuban berdasarkan hasil penghitungan suara yang telah disampaikan PPK Batanghari Nuban sejak awal. 
 
“Saksi yang keberatan silahkan isi berita acara pernyataan keberatan, atau ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” katanya. 


 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR