BANDAR LAMPUNG (Lampost.co0--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memproses penunjukkan pejabat Esselon I untuk mengisi kekosongan Gubernur Lampung yang maju dalam kontestasi politik tahun 2018. Pasalnya, dua pejabat tertinggi di Bumi Ruwa Jurai itu akan segera menjalani masa cuti guna berkonsentrasi dalam pemilihan gubernur.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, menjelaskan jajarannya masih menggodok pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat di tingkat provinsi. "Belum ada keputusan, karena menunggu Keputusan Presiden," ujar Tjahjo melalui pesan WhatsApp kepada Lampost.co, Rabu (31/1/2018).
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, mengatakan pemerintah pusat harus segera menentukan pejabat sementara yang akan meneruskan jalannya roda pemerintahan. Sebab, jangan sampai pemerintahan provinsi harus mengalami kekosongan jabatan, sepeninggalan cutinya dua pejabat tinggi di pemprov itu.
"Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, karena sifat kenetralan itu harus dikedepankan dengan gubernur dan wakilnya yang mencalonkan diri maka harus ditunjuk Kemendagri sebagai pelaksana kelanjutan roda pemerintahan," kata Zulkifli usai kunjungan kerjanya di Pemprov Lampung.
Menurutnya, Pjs yang diamanahkan itu harus dapat mengemban tugasnya dan melanjutkan laju pembangunan yang ada, baik diisi pejabat Esselon I Kemendagri maupun perwira tinggi (Pati) kepolisian. "Saya tidak bisa berkomentar dan berandai-andai untuk kemungkinan Pati polisi, karena kewenangan itu ada di kemendagri," ujarnya.
Senada, Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi, Hamartoni Ahadis, mengungkapkan penunjukkan Pjs Gubernur merupakan kewenangan Kemendagri dan Pemprov tidak memiliki hak untuk mengajukan calonnya. "Kami tidak punya hak untuk pengajuan, karena langsung ditunjuk Kemendagri. Kami tidak ada koordinasi pusat, karena langsung ditunjuk disana," kata dia.
Menurutnya, berdasarkan UU ASN Pjs Gubernur hanya dapat diisi dengan pejabat Kemendagri ditingkat Esselon I, yaitu direktur jenderal (Dirjen). Dimana, lingkup itu terdapat enam Dirjen yang berpeluang mengisi kekosongan kursi gubernur tersebut.
Berdasarkan informasi dalam website Kemendagri, para pejabat Esselon I itu adalah Soedarmo (Direktur Jenderal politik dan pemerintahan umum), Soemarsono (dirjen otonomi daerah), Diah Indrajati (dirjen bina pembangunan daerah), Nata Irawan (Bina Pemerintah Desa).
Lalu, Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Syarifuddin (Dirjen Bina Keuangan Daerah). Sementara, Dirjen bina administrasi kewilayahan, Eko Subowo tidak memenuhi syarat administrasi karena masih ditingkat Esselon II. "Syaratnya harus Esselon I, tetapi kami belum dapat kabar apapun," ujarnya.
Dia melanjutkan, disamping tahapan Pilgub, pihaknya juga tengah menggodok penjabat yang akan mengisi sebagai Bupati Tanggamus. "Tanggamus akan diisi penjabat, karena masa baktinya sudah selesai dan itu yang adalah kewenangannya gubernur. Sampai sekarang nama calon-calonnya lagi digodok," jelasnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR