PIIL pesenggiri adalah warisan nenek moyang orang Lampung sebagai acuan moral memberikan pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat adat Lampung sejak zaman dahulu, hingga saat ini yang masih benar-benar memegang teguh titie gemattei adat sehingga tecermin dalam perilaku, moral, akhlak, dan etika dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Dalam masyarakat adat Lampung budaya bebasuh (membersihkan diri) dari perbuatan cempala/cempalo (melanggar adat) hukumnya wajib bagi orang yang ingin terlibat dan dilibatkan dalam masyarakat budaya adat. Sebab, bagi orang yang melakukan cempala tanpa bebasuh, sampai kapan pun ia tidak akan diterima dalam setiap pelaksanaan prosesi adat. Sebab, ia telah memiliki cacat karena telah melakukan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum adat, sehingga bagi orang yang melanggar adat selain mendapatkan sanksi pidana adat juga mendapatkan sanksi sosial langsung dari masyarakat.
Mestinya memang makna keterlibatan harus diperluas tidak hanya dalam ruang lingkup pergaulan masyarakat adat, tetapi dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas lagi, sehingga efek sanksi dari apa yang telah dilanggar memiliki konsekuensi langsung bagi pelaku dan apabila pelaku suatu saat berkeinginan mendapatkan kedudukan terhormat dalam suatu lembaga, baik pada posisi eksekutif, legislatif, maupun lembaga lainnya, ia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan jalan bebasuh tadi, yaitu pelaku telah menyelesaikan perkara-perkara yang pernah ia lakukan baik secara hukum positif maupun hukum adat.

Peran Adat Budaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Usaha dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah sebenarnya sudah sangat kuat, itu tampak dalam pembentukan undang-undang tentang ketentuan dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha pencegahan korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu, sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan korupsi. Selain itu, persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum semata, tetapi merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.
Unsur-unsur normatif dari kebudayaan adalah unsur yang menyangkut penilaian (valuational elements) seperti apa yang baik dan buruk, unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive elements) bagaimana orang harus berperilaku, dan unsur menyangkut kepercayaan (cognitive elements) seperti harus melakukan upacara adat saat kelahiran dan pernikahan.
Soerjono Soekanto (Sosiologi Suatu Pengantar: hal 163, 1986). Falsafah hidup piil pesenggiri merupakan unsur dari kebudayaan masyarakat adat Lampung yang muncul kemudian hidup berkembang di tengah masyarakat ketika unsur-unsur normatif yang telah disebutkan di atas secara keseluruhan telah terpenuhi.
Soerjono menyatakan bahwa adat akan menjadi hukum apabila terpenuhinya tiga syarat, yaitu adanya sanksi bagi yang melanggar. Kedua, adanya pengakuan baik dari tokoh maupun masyarakat adat terhadap adat tersebut. Ketiga, bersifat mengikat sehingga masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan.
Piil telah menjadi hukum adat (nonstatuier) karena telah memenuhi tiga unsur dalam persyaratan hukum adat tersebut, yakni orang yang melanggar piil pesenggiri akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial, tempat sanksi tersebut secara massal diakui oleh masyarakat (dalam hal ini masyarakat adat) dan bersifat mengikat karena masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR