SEJAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada Desember 2003 berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bersama-sama dengan penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan, hingga saat ini perkara tindak pidana korupsi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Korupsi terus berlanjut mulai dari tingkat pegawai terendah hingga kepala dinas, bupati, gubernur, anggota DPR, menteri, sampai ke penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera. Untuk 2016 saja KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kali atau OTT terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK, selain itu berdasarkan pemetaan kasus korupsi di Indonesia periode Januari—Juni 2016 saja sebanyak 210 kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Sepanjang semester I 2016 saja, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp890,5 miliar dan suap Rp28 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72 ribu dolar AS. Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp473 miliar dan suap Rp14 juta. Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp252,2 miliar. Sementara itu, KPK menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp164 miliar dan nilai suap Rp28 miliar, 1,6 juta dolar Singapura, dan 72 ribu dolar AS. Itu baru kasus 2016 saja, bagaimana bila kasus korupsi dijumlahkan dari tahun 2000—2017 total ada ribuan kasus mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, belum lagi dengan kasus-kasus korupsi yang belum tertangani penegak hukum.

Adat dan Budaya sebagai Identitas



Berkaca pada kasus di atas, tampaknya korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit yang sangat kronis bahkan mengerikan, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan KPK bagaikan memotong rumput seluas gunung yang belum selesai pekerjaan rumput di belakang yang baru selesai dipotong telah tumbuh rumput kembali. Sebab itu, sudah sepatutnya memang tugas mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah dan penegak hukum semata, peran serta masyarakat di semua elemen harus bekerja sama bahu-membahu secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan perlu untuk memerangi, mencegah, dan memberantas korupsi.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi bisa dimulai dari keluarga dan komponen masyarakat tertentu seperti masyarakat adat. Di dalam masyarakat, adat yang berasal dari bahasa arab yaitu kata “adah” yang artinya kebiasaan-kebiasan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif dan merupakan warisan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang menjadi budaya hukum dalam masyarakat sejak lama.
Bagi masyarakat adat Lampung, ada falsafah hidup yang telah mendarah daging, tumbuh dan berkembang lama bersama masyarakat sehingga menjadi identitas dan ciri orang Lampung, falsafah hidup itu adalah piil pesenggiri. Falsafah hidup orang Lampung tentang piil telah menjadi budaya hukum adat masyarakat dan telah menjadi asas dan norma sehingga budaya malu dalam melakukan perbuatan tercela, seperti: korupsi, mencuri, berzina, atau melakukan perbuatan tercela lainnya akan mengakibatkan turunnya nilai kehormatan bagi diri pelaku dan keluarganya. Karena dalam prinsip piil pesenggiri bahwa harta dan uang bisa dicari dan dibeli akan tetapi harga diri, kehormatan, marwah, dan moralitas yang terjaga jauh lebih bernilai daripada harta dan uang. Piil pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dapat dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran juluk-adek yang disandang, perilaku nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan dalam tatanan norma titie gemattei atau tata-titi adat. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR