BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di tempat usaha rumah makan/restoran, hotel, dan tempat hiburan merupakan supervisi dari KPK untuk memaksimalkan penerimaan PAD. Pemasangan alat itu juga diawasi KPK.

"Seluruhnya restoran, hotel, tempat hiburan, harus pasang tapping box, tidak bisa main-main, karena diawasi langsung oleh KPK," kata Sekkot Badri Tamam, Rabu (5/9/2018).



Dia menjelaskan siapapun pengusaha yang melakukan praktik nakal mencurangi setoran pajak atau mematikan alat perekam transaksi itu akan langsung ditindak oleh KPK.

"KPK yang menindak, jika pemkot melanggar ditindak, apalagi mereka, masuk pasal korupsi, kalau mematikan alat itu, masuk pidana dia," kata Badri.

Untuk 200 tapping box yang akan dipasang tahap pertama diperkirakam menelan biaya Rp2 M. "200 itu terutama dipasang tempat yang ramai, misal jumbo kakap rumah kayu aka begadang resto, mbok wito, novotel, swisbel dan lain-lain," kata dia.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR