ISU seputar penolakan minyak sawit asal Indonesia masuk pasar Uni Eropa bulan ini kembali menyeruak. Ini merupakan kelanjutan voting parlemen Uni Eropa pada 18 Januari 2018. Hasil voting tersebut, Uni Eropa menyetujui proposal UU Energi Terbarukan, termasuk larangan penggunaan minyak sawit (CPO) untuk biodiesel mulai 2021. CPO dianggap bukan energi terbarukan dan tidak layak dijadikan sebagai bahan bakar biodiesel.

Pelarangan dilakukan karena Uni Eropa menilai CPO masih menimbulkan banyak masalah, mulai deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia. Larangan juga diberlakukan terhadap CPO asal Malaysia.



Untuk Indonesia, pelarangan ekspor CPO bakal menimbulkan dampak serius. Tahun lalu ekspor CPO menyumbang devisa 23 miliar dolar setara Rp345 triliun (kurs 1 dolar = Rp15 ribu) dan 15% di antaranya diekspor ke Uni Eropa. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam industri sawit di Tanah Air sekitar 6 juta pekerja.

Masih dari data 2017, luas total lahan sawit di Indonesia mencapai 14 juta hektare dengan porsi 9 juta ha milik korporasi dan 5 juta ha milik rakyat. Di Lampung, pada 2017 luas areal sawit mencapai 256 ribu ha dengan porsi 54% milik rakyat, 41% swasta, dan 5% milik PTPN dengan total produksi 455 ribu ton.

Untuk merespons tindakan sepihak Uni Eropa, pemerintah menyusun sejumlah langkah, antara lain membawa persoalan ini ke sidang WTO. Langkah lain yang berbahaya yakni melakukan tindakan balasan dengan mengembargo berbagai produk otomotif dan pangan dari Uni Eropa.

Pelarangan masuk CPO Indonesia ke Uni Eropa harus dijadikan pelajaran bahwa komoditas pertanian monokultur sangat mudah dipermainkan pasar. Negara-negara maju dapat memproteksi pasar dalam negeri dengan berbagai alasan. Padahal, persoalan utama mereka adalah melindungi kepentingan petani dalam negeri. Uni Eropa membendung CPO untuk melindungi industri minyak bunga matahari dan minyak rapeseed meskipun harganya dua kali lebih mahal dibandingkan CPO.

Salah satu cara agar tidak dipermainkan pasar dunia, pemerintah dan segenap pemangku kepentingan hendaknya mulai mengubah mindset komoditas monokultur dengan melakukan diversifikasi. Pola tanam seperti inilah yang dilakukan sebuah perusahaan perkebunan buah di Lampung. Tidak hanya budi daya nanas, tetapi juga pisang cavendish, jambu kristal, dan buah naga.

Andai harga satu komoditas terpuruk, masih dapat dikompensasi dengan komoditas lain yang harganya stabil. Diversifikasi tanaman dilakukan sesuai dengan agroklimat masing-masing wilayah. Fakta pentingnya diversifikasi tanaman inilah yang dapat menjawab pertanyaan mengapa petani durian, duku, jengkol, petai, mangga, dan nangka tidak terlalu sering mengeluhkan harga dibanding petani sawit, karet, dan singkong? 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR