BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah kabupaten, dan kota agar memiliki peta desa digital yang akurat.

Pihaknya berharap di tiap desa akan memiliki peta desa digital skala 1:5.000. Di dalamnya akan ada informasi perencanaan, data kepemilikan properti dan lainnya guna membantu mempercepat proses perizinan dengan syarat harus mempunyai data yang akurat. 



"Sehingga nantinya tidak perlu melalui proses perizinan yang lama. Orang yang minta izin bisa melakukan pengecekan dengan memasukkan titik koordinatnya. Jika syarat terpenuhi, akan ada tanda hijau. Kalau sekarang masih cek lagi, ukur lagi, dan sebagainya," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Fahrizal dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan delineasi batas wilayah administrasi desa secara kartometrik tanpa kesepakatan di gedung Balai Keratun Pemprov Lampung, Selasa (12/2/2019).

Dia menjelaskan selama ini beberapa instansi memiliki peta versinya, sehingga saat digabung mengalami ketidakcocokan. Ia mencontohkan peta Dinas Kehutanan dan Dinas PUPR, ketika digabungkan ternyata berbeda. 

"Peta itu harus standar dan harus satu, selama ini kan ada banyak peta dari berbagai instansi, peta jalan kalau digabungkan tidak akurat, metode pembuatan berbeda, metode proyeksi berbeda. Sebab itu, kami dibantu BIG yang akan menyusun itu sehingga peta akan akurat," ungkapnya. 

Kabid Pemetaan Batas Wilayah Administrasi BIG Eko Artanto meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Lampung bisa menyerahkan peta desa yang telah ada saat ini. Kemudian, BIG akan menyusun batas-batas wilayah dengan citra satelit. 

"Proses ini akan selesai pada akhir tahun,  kemudian peta digital dari kami akan diserahkan kembali ke pemda untuk diverifikasi kembali dan melakukan kesepakatan jika ada masalah terkait batas wilayah," ungkapnya.

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR