PANARAGAN (Lampost.co) -- Ketua Bawaslu Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Midiyan mengingatkan kepada 19 partai politik peserta Pemilu serentak 2019 untuk penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak luar harus sesuai dengan PKPU yang berlaku.

Yakni PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.



Diterangkannya, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 325 sudah jelas diatur tentang dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon.

Dan dalam Pasal 329 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di jelaskan bahwa kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu.

"Sumbangan dana kampanye harus bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan sumbangan dana kampanye berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," ujar Midiyan, Kamis (20/12/2018).

Untuk itu dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pemilu sebelum dilaksanakannya LPSDK pada 2 Januari 2019 mendatang, pihak Bawaslu Tubaba mengirimkan surat perihal penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kepada seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Tubaba.

"Pada tanggal 2 Januari 2019 semua partai politik peserta pemilu wajib melaporkan LPSDK kepada KPUD, agar peserta pemilu dapat memberikan keterangan sesuai dengan laporan dana kampanye, maka hari ini kami mengirimkan surat perihal LPSDK ini," kata dia.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR