KOMUNIKASI politik dua pasang calon presiden semakin menunjukkan kebisingan. Pesan-pesan penuh makna simbolis berhamburan bak peluru yang menyasar ke mana. Penerima pesan yang memersepsinya tidak kalah bising. Bahkan, para juru kampanye kedua kubu pun berbalas pantun seolah menjelaskan apa makna di balik diksi yang disampaikan kedua pasang komunikator politik utama di panggung pertarungan pilpres itu.

Sayangnya, pesan yang sejatinya sarat makna substantif menurut penuturnya itu tidak dipersepsi sama oleh khalayak penerima pesan, sekaligus membuktikan betapa sulitnya berkomunikasi politik. Ia tak semudah dan tak sehening pikiran ketika pesan itu diproduksi atau dirancang.



Kedua kubu juga seperti berlomba meluncurkan pesan politik. Kedua kubu juga sekaligus tampaknya melupakan bahwa tidak penting diksi itu bagi khalayak. Hal itu karena jauh lebih penting agar pembicaraan mereka menetap dalam ingatan publik atau khalayak sebagai sesuatu yang menjanjikan harapan. Mereka tidak penting juga untuk sekadar menjadi pemberi harapan palsu (PHP).

Visi-Diksi di Balik Pesan

Kampanye pilpres dan pileg ini begitu melelahkan. Ia menguras emosi publik dengan diksi yang disampaikan calon presiden dan calon wakil presiden yang tampak tidak substantif. Aroma pesimisme dan optimisme campur aduk, seolah kedua kubu seenaknya melempar pesan.

Seharusnya, dalam tiap kampanye, ada perancang pesan yang sensitif dan kreatif yang peka pada tipologi pemilih dan karakteristik masyarakat. Ibaratnya, seperti yang disarankan Rogers dan Snyder (2002), bahwa seorang perancang pesan haruslah punya kreativitas dalam mendesain pesan sesuai dengan ciri-ciri masyarakat yang menjadi sasaran utama.

Adanya diksi pesimisme yang disampaikan Prabowo bahwa 2030 Indonesia bisa saja bubar tidak cocok bagi pemilih milenial yang baru akan membangun harapan bahwa di tahun tersebut ia akan mencapai puncak karier dan kehidupannya. Untunglah, sikap pesimistis itu dibalas dengan argumentasi optimistis oleh Jokowi bahwa justru di 2030 Indonesia akan menjadi bangsa besar yang intinya kian diperhitungkan dunia.

Seharusnya, ketika Prabowo mengungkapkan diksi tentang “ekonomi kebodohan” sebagai pesan simbolis yang menyalahkan berbagai program pembangunan dalam kepemimpinan Jokowi dan dianggapnya tidak mampu mengangkat taraf hidup dan ekonomi masyarakat, Jokowi tidak perlu membalasnya dengan istilah “sontoloyo”.

Meski sebagian khalayak juga paham bahwa mungkin saja di tengah diam panjangnya, Jokowi menyimpan kemarahan paling tidak kekesalan terhadap kritik oposisi, yang seolah tidak menghargai sama sekali kerja keras Jokowi membangun berbagai infrastruktur karena tentu saja. Semua tujuan akhirnya ialah pembangunan ekonomi sehingga distribusi barang dan jasa bisa berjalan mulus, roda ekonomi berputar, dan rakyat bisa memperoleh manfaat dari keberadaan infrastruktur itu.

Perang Diksi

Pesan kampanye yang dirancang seharusnya mempertimbangkan materi pendukung yang disampaikan, juga visualisasi pesan sehingga pendekatan yang dikelola seharusnya memenuhi unsur seperti yang disarankan banyak ahli kampanye, seperti Bettinghaus (1973), Applbaum dan Anatol (1976), Shimp dan Delozier (1986), serta Jonston (1994), yakni harus ada pendekatan emosional dalam isi pesan, rasa takut, kreativitas, dan humor serta pendekatan kelompok rujukan.

Itu semua mengisyaratkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden sebagai komunikator politik bisa saja menyelipkan humor dalam kampanyenya, terutama menyangkut program. Sebab, jika program disampaikan secara monoton, akan membuat masyarakat penerima pesan juga menjadi jenuh.

Akan tetapi, pilihan diksi humor juga harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak muncul istilah “tampang Boyolali” yang hanya untuk mendeskripsikan bahwa pembangunan dan pencapaiannya ternyata tidak menyiapkan ruang penerimaan bagi masyarakat, yang ketika pesan itu disampaikan menjadi audiens langsung penyampaian pesan humor itu, lalu pesan itu menjadi bumerang bagi penyampai pesan. Ia menjadi boomerang effect yang menggagalkan pencapaian tujuan kampanye.

Kemudian, muncul diksi “genderuwo” yang disampaikan Jokowi yang memantik respons dengan munculnya puisi genderuwo dari kubu Prabowo dengan judul Ada Genderuwo di Istana. Lalu dibalas dengan puisi juga oleh kubu Jokowi dengan judul Ada Genderuwo di Senayan. Lagi-lagi, hal itu kian membuat panggung politik makin miskin subtansi dan bising.

Applbaum dan Anatol (1974) bahkan mengingatkan komunikator politik bahwa pesan kampanye memang dirancang secara simbolis agar pesan itu secara sistematis menempel di benak khalayak. Tentu saja, targetnya ialah penciptaan kesamaan makna (commonness), singkatnya no common meaning no change. Artinya, mustahil jika kedua kubu akan mencapai kesamaan makna jika kreativitas perancang pesan hanya mencapai target membuat sepeda. Padahal, tujuan yang ingin dicapai, misalnya, ialah membuat motor atau mobil.

Barang kali, kedua belah pihak mulai mempelajari bagaimana menyajikan pesan dua sisi (two sided message). Bagaimana mereka menyajikan kelemahan dari sisinya, lalu kemudian juga menyajikan kelebihan pihak lain. Dengan catatan bahwa ia harus tetap proporsional agar tidak merugikan dirinya sebagai komunikator politk yang tengah berkampanye.

Pola itu diyakini banyak ahli akan dapat memperkuat kredibilitas pelaku kampanye karena pesannya dianggap jujur oleh khalayak. Bahkan, tidak sekadar jujur, tetapi juga sebagai proses peyakinan kepada khalayak bahwa betapa pun program yang ditawarkan akan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Itulah yang disebut manageable weaknesses sehingga calon wakil presiden juga tidak perlu mengeluarkan diksi “budek dan buta” atau “tempe setipis ATM” yang bisa dikonotasikan dan diasosiasikan sebagai sesuatu yang memantik sikap pro dan kontra publik.

Sudah saatnya pesan kampanye dan diksi elite komunikator politik bisa mencerdaskan publik. Meski secara teoretis ada pendekatan rasa takut, ketakutan rasional yang dibangun dan disesuaikan dengan argumentasi khalayaklah yang akan membuat petarung politik bisa memenangkan hati pemilihnya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR