RATA-RATA pertumbuhan ekonomi di Lampung selama tiga tahun terakhir cukup kinclong. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Lampung berturut-turut mencapai 5,13% (2015), 5,15% (2016), dan 5,17% (2017). Kinerja perekonomian ini dinilai sebagai suatu keberhasilan pembangunan, apalagi berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mampu mencapai 4,8% tahun 2015, 5,03% tahun 2016, dan 5,07% tahun 2017.

Namun, kinclongnya pertumbuhan ekonomi ini tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk miskin di atas nasional. Fenomena pertumbuhan ekonomi di Lampung ini telah menjadi sorotan nasional, khususnya Bappenas yang sedang meneliti ada apa dengan pertumbuhan ekonomi di Lampung.



Pertumbuhan yang terjadi di Lampung sebenarnya adalah pertumbuhan semu. Masyarakat tidak merasakan adanya pengaruh signifikan antara tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini dan kesejahteraan mereka. Mengapa?

Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Lampung ternyata tidak seiring dengan kesejahteraan penduduk. Garis kemiskinan di Lampung selama tiga tahun, 2015—2017, cenderung stagnan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 1,131 juta jiwa atau 14,35% dari seluruh penduduk di Lampung jauh di atas rata-rata jumlah penduduk miskin secara nasional, yaitu 11,22%.

Demikian juga dengan tingkat kedalaman kemiskinan di Lampung yang diukur dari jumlah pendapatan per kapita penduduk. Rata-rata pendapatan penduduk berkisar Rp384,882 per kapita/bulan atau mendekati Rp10 ribu/bulan/kapita atau kurang dari 1 dolar/hari. Bila menggunakan klasifikasi garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, dengan pendapatan per kapita kurang dari 1 dolar, dikategorikan dalam hidup di bawah garis kemiskinan.

Demikian juga jika ditinjau dari angka keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan di Lampung sempat naik pada 2016 menjadi 0,70%, kemudian turun lagi menjadi 0,51% pada 2017. Angka keparahan kemiskinan ini di atas keparahan nasional.

Di sisi lain, kemiskinan dapat dilihat dari derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Secara umum, hal ini dapat tergambar pada indeks pembangunan manusia (IPM)-nya. Dari sisi skor IPM, skor IPM di Lampung  sebesar 68,25 tahun 2017, di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 70,81.

Indikasi lain yang dapat menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Lampung adalah tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini diukur dengan Gini Ratio. Gini Ratio di Lampung periode 2015—2017 masing-masing 0,376,  0,366, dan 0,334 dalam kategori ketimpangan sedang walaupun memang lebih baik dibandingkan Gini Ratio nasional 0,408,  0,397, dan 0,393, tetapi dengan laju penurunan yang cenderung lambat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Paradoks apa yang terjadi di Lampung?

Faktor Penyebab

Angka pertumbuhan ekonomi di Lampung cenderung meningkat, bahkan di atas rata-rata nasional. Jika menggunakan kriteria ini, tidak salah kita menyatakan kinerja perekonomian Lampung selama periode tersebut membaik. Tetapi, apa yang salah dengan formula ini?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai bahan baku penghitungan pertumbuhan ekonomi merupakan nilai hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan penduduk selama satu tahun. PDRB Provinsi Lampung ini dihasilkan sebagian besar produksi barang dan jasa yang berasal dari industri-industri yang sifatnya resources based dan berskala besar.

Industri-industri ini beroperasi dengan teknologi yang tinggi yang mengolah hasil-hasil pertanian kemudian diekspor. Akibatnya, secara keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan pabrik-pabrik di Lampung ini sangat tinggi, sehingga meningkatkan nilai PDRB Provinsi Lampung. Namun, nilai PDRB Provinsi Lampung menjadi tinggi yang  sesesungguhnya semu.

Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Pertama, komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh sektor industri dominan yang berbasis komoditas pertanian atau industri-industri pengolahan yang ada terpengaruh oleh nilai tukar dan harga komoditas di luar negeri. Kedua, nilai PDRB di Lampung lebih banyak disumbangkan oleh industri besar, bukan oleh aktivitas ekonomi penduduk dalam bentuk industri-industri rumah tangga.

Ketiga, PDRB yang tinggi tidak menjamin penduduknya sejahtera. Sebagian besar penduduk Lampung berada di perdesaan (60%) dengan tingkat pendidikan 74% tamat SMP ke bawah. Keempat, angka pengangguran di Provinsi Lampung relatif rendah dibanding nasional. Keempat, jumlah investasi yang masuk ke Lampung terbatas, sehingga penambahan industri yang mampu menyerap pekerja terbatas.

Kelima, berdasarkan angka Gini Ratio yang mencerminkan angka ketimpangan pendapatan di Lampung, Gini Ratio di Lampung  tahun 2017 sebesar 0,36 atau dalam kategori ketimpangan sedang. Keenam, sektor IKM yang tumbuh signifikan di Lampung belum mampu menyejahterakan pemilik dan pekerjanya karena pasarnya dikuasai banyak industri, baik pasar input seperti harga pakan, harga bibit, dll. 

Ketujuh, faktor kedekatan geografis Provinsi Lampung dengan Jakarta memengaruhi perputaran uang (velocity of money) di Lampung. Kedelapan, daya saing SDM Lampung masih tergolong rendah walaupun kualitas penduduk Lampung yang diukur berdasar indikator IPM telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kesembilan, industri pariwisata di Lampung seharusnya mampu memperbaiki keadaan ini, yaitu mengurangi kemiskinan, asalkan dikelola secara profesional dan menyeluruh.

Solusi

Mencermati kondisi tersebut, ada paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang kinclong dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Lampung yang memprihatinkan, sehingga diperlukan strategi untuk pembangunan perekonomian Lampung dengan program yang extraordinary.

Kinerja perekonomian dan kebijakan yang diambil sebaiknya tidak hanya diukur dengan melihat besaran angka pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih melihat struktur ekonomi yang membentuknya, ketimpangan, dan kedalaman garis kemiskinan. Lingkaran kemiskinan di Lampung dapat diselesaikan melalui pendidikan.

Namun, karena sebagian besar penduduk usia sekolah ada di perdesaaan yang mereka tetap harus membantu orang tuanya mencari nafkah, jenis pendidikan yang sebaiknya diperbanyak adalah pendidikan dengan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan nonformal bersertifikat serta memperbanyak program pendidikan keterampilan yang praktis yang bisa untuk menjadi mata pencaharian.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah harus mengatasi praktik monopoli terselubung melalui upaya mengendalikan harga komoditas. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan di Lampung yang peduli pada upaya pemberdayaan masyarakat dan menerapkan UMP secara konsisten.

Kemudian, menyusun kembali program kemitraan antara perusahaan dan petani yang win-win solution, melakukan upaya debirokratisasi perizinan untuk mendorong hadirnya usaha baru, dan perhatian Pemprov Lampung fokus pada program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan membantu pemasaran dan pemodalan. Bagi industri besar berupa mengerahkan CSR perusahaan untuk mendukung berkembangnya usaha IKM dalam bentuk kemitraan yang sehat.

 

 

loading...

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR