JALAN merupakan infrastruktur amat vital. Kerusakan jalan tidak hanya menghambat lalu lintas manusia, tapi juga mengganggu distribusi barang dan jasa. Jika sudah mengganggu, tidak ayal pembangunan dan perekonomian pun pasti terpengaruh. 

Karena itulah perbaikan jalan harus diutamakan. Pemerintah Pusat pun menjadikan jalan dan jembatan proyek strategis nasional. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 57% dari Rp41,6 triliun anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. PUPR menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 15.372 meter tahun ini.  



Terkait hal itu rakyat Lampung pun berharap kondisi jalan lintas pantai barat (jalinpanbar) Sumatera yang berada di Desa Mandirisejati, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, yang kerap terendam air sehingga rentan ambles menjadi salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Lebih-lebih, jembatan bailey yang menjadi alternatif jalan lintas pantai barat ini dalam kondisi memprihatinkan. 

Jembatan bailey yang dipasang Oktober 2017, awalnya diperuntukkan membantu warga yang hendak menuju Pesisir Barat dan sebaliknya dari Pesisir Barat menuju Tanggamus dan Bandar Lampung akibat jalan putus akibat banjir pada 12 Oktober 2017.

Sayangnya hanya berusia sebulan, jembatan tersebut ambruk akibat overkapasitas. Hingga kini, jembatan belum diperbaiki permanen, namun tetap dilalui untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Bahkan, dipaksakan untuk kendaraan roda empat dengan cara bergantian.

Tekstur tanah di daerah Pesisir Barat yang rentan longsor, ditambah letaknya di pinggir pantai memiliki risiko tinggi saat curah hujan tinggi. Akibatnya permasalahan jalan putus di jalur ini menjadi langganan, lebih-lebih saat cuaca ekstrem. Hambatan seperti ini seharusnya segera mendapat penanganan serius dari pemerintah.

Semestinya, pemerintah kabupaten setempat mengantisipasi masalah yang terus berulang ini. Jembatan bailey Pesisir Barat memang aset Pemerintah Pusat dengan kewenangan berada di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Tapi, melihat kondisi saat ini sepatutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga Pemerintah Provinsi Lampung bergegas mendorong perbaikan jembatan sesegera mungkin. 

Koordinasi wajib dilakukan, jangan hanya menunggu uluran pusat. Sikap proaktif bahkan jika perlu jemput bola sehingga masalah jalan lintas ini tidak berlarut-larut yang akhirnya mengganggu aktivitas dan perekonomian.

Tidak kalah penting adalah merawat jalan dan jembatan jika nanti sudah normal kembali. Kesadaran pengguna jalan dan pengawasan dari instansi terkait untuk mematuhi kapasitas jembatan menjadi kunci kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalur tersebut. 

Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan di jalan lintas pantai barat ini, Dinas Perhubungan dan kepolisian harus menyosialisasikan ke pengguna jalan terutama kendaraan besar untuk melalui jalur tengah. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan dan menimbulkan kerugian lebih besar.

Pemerintah dengan Nawacita-nya bertekad membangun Indonesia dari pinggir. Infrastruktur penting bagi orang banyak di daerah daerah pinggiran menjadi perhatian utama. Maka itu dari persoalan jembatan bailey inilah segenap rakyat Lampung terutama pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya, menakar tekad berbuah kenyataan atau hanya isapan jempol belaka.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR