KUASA hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo (Abdi) melaporkan dugaan ujaran kebencian dan kampanye hitam ke Mapolda Lampung, terkait pelanggaran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Senin (5/2/2018). Rozali Umar dan rekan, selaku kuasa hukum, mengatakan setidaknya ada lima akun Facebook yang diduga kuat akun riil, yang berada dalam grup “Menuju Lampung Utara 1 BE 1J”. Dalam grup tertutup itu, jumlah anggota mencapai sekitar 69 ribu akun, sebagaimana diberitakan Lampost.co (6/2/2018).
Terdapat beberapa kalimat caci maki yang ter-posting di akun tersebut, seperti “bupati raja begal”, “bohong”, “pembodohan publik”, dan dituding menggunakan dana BPJS untuk membeli perahu partai dan berbagai lainnya. "Kami sudah koordinasi dengan penyidik, jadi nanti akan kami laporkan, sekarang baru laporan informasi," ujarnya di Mapolda Lampung.
Menurut Rozali, dua postingan berbentuk meme dan ujaran kebencian (hate speech) sebenarnya bertaburan pada grup Facebook tersebut. Namun, secara spesifik, ada dua postingan yang berencana dilaporkan, yakni pada tengah tahun 2016 dan Desember 2017. Namun, Rozali enggan memaparkan secara perinci atau menunjukkan screenshoot postingan tersebut.
Terkait ujaran kebencian dan kampanye hitam sepanjang tahun ini, baru ada satu perkara yang dilaporkan ke penegak hukum, walaupun sebenarnya terdapat beberapa pemberitaan lain yang dapat dikualifikasikan sebagai hoaks dan ujaran kebencian yang dimuat di beberapa media sosial. Apalagi, menjelang pilgub dan pilkada serentak beberapa kabupaten di Lampung tahun 2018, kemungkinan perkara-perkara tersebut akan meningkat.
Sepanjang 2017, terdapat beberapa hoaks dan ujaran kebencian yang dilaporkan ke Polda Lampung, antara lain beredar isu di kalangan jurnalis soal S, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kadis PU-Pera) Lampung Utara, yang terkena OTT Tim Saber Pungli Polda Lampung yang dimuat pada beberapa media pada bulan Juli 2017. Pada bulan Agustus 2017 terdapat perkara ujaran kebencian yang dilakukan AKBP BAK, kapolres Way Kanan pada waktu itu, yang dilakukan kepada jurnalis. Namun, kedua perkara tersebut tidak berlanjut ke pengadilan.
Masalah Penegakan Hukum
Penegakan hukum perkara hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam pada media sosial memang tidak mudah. Apabila pelakunya masyarakat biasa (nonjurnalis), dapat diberlakukan UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE). Namun, apabila pelakunya adalah jurnalis yang membuat berita pada media sosial sebagai karya jurnalistik, yang berlaku adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Pasal 27 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Pasal 45 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.”
Terhadap karya jurnalistik, selain berlaku UU Pers, berlaku pula beberapa ketentuan yang dibuat oleh Dewan Pers, antara lain Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber; Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; dan Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri No. 011/DP/MoU/II/2012 dan No. 05/11/2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.
Terhadap adanya hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai karya jurnalistik tidak dapat langsung melaporkan ke penegak hukum, melainkan melalui mekanisme hak jawab sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Pers yang menyatakan, (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (2) Pers wajib melayani hak jawab; (3) Pers wajib melayani hak tolak. Pengertian hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers).
Pasal 18 Ayat (2) UU Pers menyatakan, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta.” Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik: “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.” Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Pelaksanaan putusan Dewan Pers dalam prosedur pengaduan ke Dewan Pers. Pasal 12: (1) Pengadu melaksanakan pernyataan penilaian dan rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pernyataan penilaian dan rekomendasi. (2) Teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi pada kesempatan pertama. (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan. (4) Jika perusahaan pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Pers.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam (berupa penghinaan/pencemaran nama baik) yang merupakan karya perorangan (nonjurnalis) yang dimuat di media sosial dapat diterapkan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan apabila merupakan karya jurnalistik jurnalis yang dimuat di media daring (online) berlaku Pasal 5 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Pasal 12 Pelaksanaan Putusan Dewan Pers dalam Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
Putusan Dewan Pers dapat berupa pernyataan penilaian dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pers. Putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab yang tidak dilaksanakan perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Pers/perusahaan pers melakukan tindak pidana. Putusan Dewan Pers dapat berupa rekomendasi penyelesaian perkara kepada penegak hukum pidana dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri. Selain menggunakan sarana hukum pidana, penyelesaian sengketa antara pengadu dengan pers dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, karena adanya kerugian baik materiel maupun imateriel.
Dari segi hukum, perlindungan kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia cukup memadai dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Thailand yang indeks kebebasan persnya berada di bawah kita. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan dalam kaitan HPN tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018, jangan sampai terjadi “kebablasan” dalam kebebasan pers yang berakibat menimbulkan kerugian pada hak-hak pihak lain.


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR