PADA era digital, pers di Indonesia memasuki fase baru. Kini, tren dunia komunikasi dan informasi menyelimuti masyarakat. Berabad-abad pers mendapatkan privilese sebagai penyambung lidah penguasa dan pada saat yang sama sebagai pelantang suara rakyat. Namun, kini pers berada di persimpangan.

Pers bukan lagi pemain satu-satunya, selain aparatur negara dan partai politik yang bisa menjangkau kekuasaan sekaligus bisa blusukan ke kampung-kampung. Pers, yang biasa disebut sebagai pilar keempat negara, kini memiliki sandingan dengan munculnya aksioma pilar kelima negara yaitu media sosial (medsos).



Penguasa dan rakyat kini bisa bercengkerama di dunia maya, di dunia yang datar tanpa hierarki, tanpa basa-basi. Cengkerama bahkan debat terjadi di media sosial. Media sosial pelan-pelan mengisi segala sudut kehidupan manusia. Warganet bisa menjadi jurnalis meski belum ada kesepakatan penuh mengatur hal ini.

Data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet menyebut hingga 2016 tercatat 132,7 juta pengguna internet di Tanah Air. Namun, penggunaan internet di Indonesia kurang produktif. Malaysia, Thailand, dan Singapura misalnya, memanfaatkan internet untuk kebutuhan kerja. Sementara di Indonesia untuk jejaring sosial.

Di Indonesia juga masih terjadi kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dan literasi. Meski teknologi informasi dan komunikasi serta jejaring digital berkembang pesat, kesiapan Indonesia secara umum dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah.

Akibatnya, muncul hoaks dan dunia internet di Indonesia dibanjiri konten negatif. Soal hoaks ini juga menjadi diskusi dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang bertema Deteksi hoaks sebagai langkah cerdas bermedia sosial di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2).

Namun, media sosial tidak sempurna. Ada cacat bawaan yakni tidak semua informasi beredar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sudah ada regulasi yang mengaturnya yaitu UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di negeri ini, hoaks subur karena berbagai hal. Selain kepentingan politik, pribadi, dan golongan, juga ada untuk monetisasi, pengalihan isu atau provokasi. Selain itu, tidak ada aturan ketat sehingga laman daring untuk berita palsu mudah dibuat.

Masifnya hoaks ini tidak terlepas dari rendahnya literasi masyarakat. Sebab itu, kampanye dan edukasi literasi harus terus digalakkan. Untuk mengantisipasi penyebaran hoaks perlu ada kesadaran untuk menahan diri. Saring sebelum di-sharing, think (pikir) sebelum di-posting. Harus terus-menerus dilakukan.

Medsos telah menciptakan polarisasi di masyarakat. Sebab itu, perlu dikontrol agar tidak semakin parah. Dengan cara itu, medsos bisa bermanfaat untuk mempererat solidaritas sosial. Pada poin ini, seharusnya jurnalisme menjadi semakin relevan.

Sayangnya sebagian pelaku jurnalisme justru terjerembap ke alam medsos yang gegas tanpa verifikasi. HPN 2018 hendaknya menjadi momentum insan pers menjaga martabatnya sebagai penyampai informasi berdasar fakta bukan hoaks.

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR