KALIANDA (Lampost.co) -- Banyaknya masyarakat yang masih menempati bantaran rel di lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), Staf Ahli Direktorat Aset Tanah dan Bangunan, Noer Marzuki menyatakan masih dapat diatasi dengan penanganan dampak sosial. 

"Masih banyaknya masyarakat khususnya yang saat ini masih menempati bantaran rel yang menjadi lahan aset PT KAI seperti di wilayah Bandar Lampung tentu bukan tidak ada jalan keluarnya. Semua masih bisa diatasi dan diselesaikan dengan pihak PT KAI," kata dia dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Media Gathering di Meeting Room Grand Elty Krakatoa Kalianda, Kamis (30/8/2018).



Noer Marzuki mengatakan apalagi saat ini sudah adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

"Dengan terbitnya Perpres tersebut tentunya persoalan semacam ini bisa diselesaikan dengan baik. Dalam artian penanganan dampak sosial itu, seperti ganti rugi atau relokasi untuk masyarakat yang tinggal dibantaran rel," ujarnya. 

Dalam Perpres ini, kata Noer, pemerintah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional, baik proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.

"Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah bunyi Pasal 3 ayat 2 perpres itu," katanya. 

Noer Marzuki mengatakan dalam Perpres tersebut disebutkan bila masyarakat yang dimaksud yang memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Sementara penguasaan tanah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud, memenuhi persyaratan, antara lain menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus. Serta, menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilih hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

"Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan santunan berupa uang ganti rugi atau relokasi yang dipimpin oleh gubernur," kata dia.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR