LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 17 July
6827

Tags

RESPONSIVE ADS
LAMPUNG POST | Perppu dan Stabilisasi Ormas
Ilustrasi. (Foto : MTVN)

Perppu dan Stabilisasi Ormas

(Lampost.co)--Pemerintah, melalui menteri politik hukum dan keamanan, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu tersebut untuk mengganti UU Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menko Polhukam menilai pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan perppu, yaitu karena aturan undang-undang yang tidak lagi memadai. Pemerintah pun membantah ingin bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan sehingga perlu menerbitkan perppu. Tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 139/PUU-VII/2009. Perppu dikeluarkan atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru tentang ormas membutuhkan jangka waktu yang panjang, sementara kondisi saat ini harus segera diselesaikan. Pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

 

Sentimen Rasisme

Pemerintah dianggap memiliki kepentingan mengeluarkan perppu tersebut mengingat tidak sedikit peristiwa kekerasan yang melibatkan ormas belakangan ini cukup memperihatinkan. Pasalnya, tak hanya mempertontonkan aksi kekerasan dan premanisme, tapi ujungnya menyisakan rasa takut pada masyarakat. Ormas dewasa ini acap menimbulkan keresahan, bahkan konflik horizontal.

Publik menuntut pemerintah dan instansi negara yang terlibat dalam hal pengamanan supaya menindak ormas-ormas yang secara sengaja telah membuat risau dan mengusik ketenangan rasa keamanan masyarakat.

Kasus kekerasan di tengah masyarakat menyiratkan sebuah gejolak sosial pada akar rumput, terkadang pula mengungkit sentimen kesukuan, rasisme, serta tribe yang ada dalam masyarakat kita. Faktor ekonomi sering tak dapat dipisahkan, yang terkadang pula melibatkan sebuah industri entah hiburan, lahan atau industri hasil perkebunan.

Hal pokok yang harus dihindari adalah jangan sampai gejala rasisme, kesukuan, dan primordialisme itu mengarah pada yang lebih sensitif, seperti mengutip Anne Booth (1998) misalnya, mengarah para perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan seringnya terjadi kekerasan fisik yang melibatkan primordialisme masyarakat tertentu, saatnyalah aparat keamanan negara jangan lagi memihak, tapi menengahi atau bertindak tegas para oknum serta pelaku kekerasan.

Justru dengan terus berlangsungnya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat itu menandakan lemahnya aparat keamanan negara ini. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat nanti semakin tak percaya lagi.

Tidak ada salahnya bangsa ini belajar dari rezim Orba, yang saat itu negara sangat kuat. Jika ada kelompok masyarakat atau ormas yang dianggap meresahkan, buru-buru dijadikan dan dicap sebagai kelompok masyarakat terlarang. Sementara saat itu, aparat keamanan negara berhak untuk menindak tegas setiap aktivitas mereka sehingga pada zaman Orba kondisi dinamika kemasyarakatan menjadi cenderung stabil.

Namun, sekarang negara cenderung lemah dalam hal keamanan dan pengamanan. Melihat itu, tidak ada salahnya negara sedikit represif, terutama pada kelompok masyarakat tertentu yang bermasalah karena telah menyalahgunakan hak berserikat dan berkelompok.

Sebab, atas dalih apa pun, kebrutalan dan anarkisme tidaklah dibenarkan karena selain melanggar aturan juga merugikan orang lain. Kekerasan harus dihadapi dengan aturan hukum. Tugas aparat penegak hukum adalah melakukan langkah preventif atas adanya praktik-praktik kekerasan.

Tidak dibenarkan jika aparat penegak hukum seakan-akan membiarkan hal itu terjadi. Sedikit saja ada gejala kekerasan, sudah sepantasnya aparat penegak hukum untuk bertindak. Itu penting untuk melindungi aturan hukum atau konstitusi yang berlaku sehingga tidak dilecehkan karena adanya perilaku kekerasan dan anarkisme.

 

Teror dan Kekerasan

Pada masa mendatang, jika ada pihak-pihak dalam masyarakat kemudian terlibat dalam suatu konflik, sepantasnyalah menyelesaikannya secara dialogis. Dialog sebenarnya instrumen yang strategis untuk melerai suatu konflik.

Hendaknya mereka yang terlibat konflik mengedepankan dialog dibanding mendahulukan arogansi yang berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan bukan saja merugikan pelakunya, melainkan juga menebar teror dan trauma pada masyarakat.

Karena itulah, kekerasan atas dalih apa pun tak dapat dibenarkan. Memang menurut Erich Fromm (1900—1980), secara naluri manusia memiliki agresi defensif yang secara insting akan bereaksi menyerang atau melarikan diri jika kepentingan hayatinya terancam.

Meskipun tak selalu naluri ada pada binatang, tapi kurang bukti bahwa manusia pada umumnya termotivasi oleh kecenderungan yang terprogram secara instingtif dalam melakukan agresi defensif bila nyawa, kesehatan, kebebasan, atau kekayaannya terancam. Dengan naluri itu, sering manusia akhirnya memilih jalan kekerasan dibandingkan dialog.

Padahal, kekerasan tak pernah menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, dalam dialog ada proses diskursif yang berujung pada penemuan suatu solusi-solusi dan kesepahaman. Menurut Hans Kung (1999) dalam Global Ethic, dialog harus dilakukan secara demonstratif, yakni mengemukakan pendapat sepanjang-panjangnya sesuai kadar kebenaran yang dimiliki seseorang.

Namun, itu tidaklah mutlak benar, tetapi masih memiliki kemungkinan salah. Karena itu, seseorang semestinya menerima pendapat orang lain dalam berdialog. Sebab, dalam pendapat dari yang lain memiliki kemungkinan besar untuk menambal-sulam dari kelemahan pendapat yang kita miliki.

Karena itu, dialog semestinya tidak mencari kebenaran, tetapi mencari kemufakatan dua pihak yang bertikai atau berseteru. Salah satu yang terasa hilang dari tradisi bangsa ini adalah musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Padahal, dalam bermusyawarah terdapat sebuah dialog yang berguna memecah ketidaksepakatan dan kebekuan-kebekuan dalam masyarakat itu sendiri.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv